POPULARITAS.COM – Sejumlah peserta seleksi penerimaan beasiswa dari Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menilai proses yang dilakukan lembaga tersebut tidak transparan.
Keluhan tersebut, disamapikan Izwar, salah satu perserta seleksi, Ia menuding selain tidak transparan, proses dan tahapan yang dilaksanakan juga tidak jelas. Sebagai contoh, katanya, materi tes pengetahuan akademik (TPA), pada tahap itu tidak ada live report score, dan info pasing grade minimum untuk lulus tahap wawancara, serta skor akhir tidak muncul setelah pengerjaan.
“Kemudian saat pengumuman seleksi TPA hanya ada keputusan lulus/tidak melalui akun masing-masing peserta,” kata Izwar dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
baca juga : Polda Aceh akan Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Beasiswa
Padahal, lanjut Izwar, di era sekarang hal demikian sangat mudah diotak-atik oleh IT. Sehingga banyak yang menilai bahwa adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi tersebut.
Menurut Izwar, seharusnya panitia seleksi membuat pengumuman dengan jelas daftar atau perangkingan peserta berdasarkan nilai yang didapat dalam tahapan itu.
“Atau info dari awal score minimum passing grade untuk lulus,” ujar Izwar.
Selain itu, ia juga menyoroti jadwal seleksi beasiswa tidak jelas dan berubah-ubah dari yang diinformasikan sebelumnya.
Misalnya, kata Izwar, pengumuman administrasi yang dijadwalkan tanggal 21 Mei kemudian diundur ke 28 Mei dengan alasan banyaknya berkas, sedangkan hasil seleksi TPA tanpa kabar pasti kapan pengumumannya.
“Seharusnya diinfokan sejak awal timeline beasiswa dari tanggal mendaftar hingga tahap lulus,” jelasnya.
Izwar juga menyoroti persyaratan administrasi yang dinilai terlalu berlebihan, salah satunya adalah harus ada surat bebas narkoba.
Seharusnya, kata dia, panitia tidak perlu meminta surat keterangan bebas narkoba di tahap awal, akan lebih baik jika surat tersebut dimintai saat lolos di tahap kedua, yaitu TPA.
“Menimbang dari salah satu jenis beasiswa S2 dalam negeri dengan jumlah peserta 2895 orang (berdasar data dari laman web BPSDM yang dirincikan oleh bapak Syaridin) dan peluang kuota hanya 20 orang.”
“Sehingga peserta menilai persyaratan administrasi ini terlalu menguras biaya. Bayangkan saja untuk biasa tes narkoba berkisar antara Rp150-Rp350 ribu. Jumlah pendaftar S2 dalam negeri sebanyak 2895 orang, jika dikalikan dengan 150 ribu/peserta, maka totalnya sebesar Rp434.150.000,” sebut Izwar.
baca juga : Senin, BPKP Serahkan Hasil Audit Korupsi Beasiswa ke Polda Aceh
Di samping itu, Izwar juga menyoroti soal yang diberikan saat TPA tidak berbobot, dan bahkan jauh dari standar yang seharusnya diberikan untuk mengukur kemampuan akademik calon para lulusan S1 dan S2.
Dia juga mengkritik soal pembagian kuota masing-masing beasiswa yang dinilai kurang adil. Misalnya, ada kuota yang terlalu banyak seperti S1 Aceh Carong kurang mampu dan korban konflik sebanyak 1200 orang dengan jumlah pendaftar yang tidak tersebutkan di laman web BPSDM.
“Ada yang sangat kurang sebagi contoh kuota S2 dalam negeri hanya 20 orang dengan pendaftar 2895 orang, pihak BPSDM dinilai tidak mampu menganalisis kebutuhan di lapangan, terlihat dari kuota S2 dalam negeri dengan jumlah pendaftar membludak tetapi kuota sangat sedikit,” ujar Izwar.
Ia menambahkan, dampak dari perlakuan tersebut memberi efek negatif terhadap motivasi peserta yang berkompeten untuk berjuang bersama beasiswa BPSDM Aceh dengan berbagai isu yang muncul.
Menurutnya, jika hal ini tidak diambil tindakan tegas, dikhawatirkan meredupkan semangat mahasiswa untuk meningkatkan pendidikan yang berujung terhadap rendahnya kualitas mutu pendidikan dan SDM di provinsi paling barat Indonesia itu.
“Karena kita harus percaya generasi muda adalah pondasi kuat kemajuan bangsa dan Provinsi Aceh,” kata dia.
Editor : Hendro Saky
