HeadlineIn-Depth

Meraup Untung di Tengah Pandemi (1)

Meraup Untung di Tengah Pandemi (1)
Truk bantuan sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Dinas Sosial Aceh.

BANDA ACEH (popularitas.com) – Pagi itu, Kamis, 9 April 2020 cuaca cerah. Halaman Dinas Sosial (Dinsos) Aceh tampak ramai. Di pintu gerbang, seorang satpam sibuk memeriksa suhu tubuh setiap tamu menggunakan thermometer.

Petugas keamanan lainnya, menyemprotkan hand sanitizer ke tangan tamu, yang tidak menggunakan masker dilarang masuk. Sedangkan di halaman Dinsos Aceh tampak sudah ramai, semua berdiri ada jarak. Sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.

Enam truk bermuatan sembako terparkir di Dinas Sosial (Dinsos) Aceh. Relawan tampak sudah bersiap untuk memberangkatkan logistik itu untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 seluruh Aceh.

Di depan mobil tertulis “Bantuan Pemerintah Aceh, kebutuhan bahan pokok masyarakat terdampak Covid-19 di Aceh tahun 2020”. Enam truk itu akan diberangkat ke Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Sabang, Aceh Barat, Sabang dan Banda Aceh.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah hadir langsung di halaman Dinsos Aceh menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut, Kamis (9/4/2020) kepada Wakil Bupati Aceh Besar, Husaini A Wahab dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin  sebagai perwakilan dari 23 kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia ini.

Saat itu disebutkan ada 61.584 Kepala Keluarga di seluruh Aceh mendapat bantuan  tersebut. Yaitu berupa 2 liter minyak goreng, 2 kilo gula pasir, 4 kaleng sarden dan satu kotak mie instan dengan total nominal keseluruhan Rp 200 ribu ditambah beras 10 kilogram.

Kepala Dinsos Aceh, Alhudri mengatakan, paket bantuan untuk seluruh masyarakat miskin terdampak diberikan sesuai dengan data yang diterima dari pemerintah daerah.

Berselang beberapa usai penyerahan sembako untuk warga terdampak pandemi corona di Aceh. Polimik mulai bermunculan. Aktivis media sosial mulai mengkritik keberadaan bantuan sosial itu.

Dari goody bag yang dicetak logo pancacita berubah warga, hingga kritikan itu tidak dibutuhkan. Karena publik menilai terjadi pemborosan anggaran. Lebih baik biaya cetak goody bag dialihkan untuk pengadaan sembako tambahan untuk masyarakat.

Belakangan kemudian muncul di media sosial perbedaan harga beli sembako tersebut. Aktivis media sosial kemudian kembali menyoroti ketimpangan harga pasar dan harga beli sembako tersebut dari pemerintah.

Berdasarkan dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1015/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Dinas Sosial Aceh dalam Rangka Pengadaan Bantuan 60.000 Paket Bahan Pokok untuk Jaringan Pengamanan Sosial Akibat Covid-19 Tahun 2020.

Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tercatat rincian perhitungan satu paket sebesar Rp 200.000 untuk 60.000 kepala keluarga. Angka penerima ini ada selisih sebanyak 1.584 kepala keluarga. Saat peluncuran 9 April 2020, jumlah penerima disebutkan sebanyak 61.584.

Total anggaran untuk kebutuhan bantuan Jaringan Pengamanan Sosial Akibat Covid-19 sebesar Rp 12 miliar untuk sembako. Untuk penyaluran dituliskan dalam dokumen itu biaya angkut dari provini ke kabupaten/kota sebesar Rp 5000 per paket, total anggaran sebesar Rp 300 juta.

Lalu sampai ke kabupaten/kota juga dianggarkan biaya distribusi ke penerima. Anggarannya Rp 5000 per paket dan total Rp 300 juta. Akumulasi biaya penyaluran sebesar Rp 600 juta untuk bantuan Jaringan Pengamanan Sosial Akibat Covid-19 itu.

Untuk perlengkapan lapangan tercatat dalam dokumen itu untuk cetak goody bag ditambah logo pemerintah Aceh senilai Rp 20 ribu per buah  dan total anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Lalu cetak karung beras 10 kilogram dan biaya packing di Bulog  sebesar Rp 5 ribu per karung dengan total Rp 300 juta.

Bila diakumulasi pembuatan goody bag dan cetak karung sebesar Rp 1.5 miliar. Sedangkan keseluruhan bantuan Jaringan Pengamanan Sosial Akibat Covid-19 sebesar Rp 14.1 miliar.

Bantuan paket sembako itu dibebankan dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 sebesar Rp 118 miliar.

Nova mengaku bahwa bantuan tersebut masih jauh dari kecukupan, tetapi pemerintah Aceh terus berusaha untuk meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Aceh sekarang memiliki dana cadangan dapat dipergunakan kapanpun sekitar Rp 50 miliar lebih, sisa anggaran dari BTT sebesar Rp 118 miliar yang telah dibelanjakan sebagiannya untuk memenuhi bantuan sembako untuk 23 kabupaten/kota.

Nova tak menampik, pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek, terutama sektor ekonomi mikro dan lapangan pekerjaan. Ada 1,5 miliar lebih di dunia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari corona.

Roda perekonomian juga terganggu akibat pemberlakuan social distancing dan physical distancing. Banyak pekerja non-formal tidak dapat bekerja, sehingga berdampak semakin banyaknya orang miskin saat ini.

Transaksi jual beli di pasar juga nyaris terhenti. Pedagang dan Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) juga terdampak. Sehingga daya beli masyarakat menurun selama pandemi global Covid-19 mulai mewabah di Indonesia.

Mengantisipasi hal itu, agar dapat mengurangi beban masyarakat terdampak.  Pemerintah Aceh hadir untuk menanggulanginya. Seperti memberikan bantuan atau subsidi kebutuhan pokok untuk masyarakat yang berdampak langsung.

Mulai sekarang, sebut Nova skema bantuan mulai digerakkan dan direncanakan akan berlangsung pemberian bantuan Social Safety Net (jaringan pengaman sosial) dampak Covid-19 hingga Juni. Kalau belum juga selesai wabah corona, akan dilanjut hingga September.

Pemerintah Aceh juga sudah merencanakan skenerio terburuk bila wabah ini belum berakhir. Kendati ia berharap, September virus berasal dari Wuhan, China ini dapat teratasi dengan baik.

“Kita berharap  September covid ini sudah berlalu,” ungkapnya.

Pemerintah Aceh telah merevisi APBA 2020 dan sekarang sudah tersedia  Rp 1.7 triliun dana untuk menanggulangi Covid-19 di Tanah Rencong. Dana itu nantinya dapat dipergunakan menghadapi darurat Covid-19.

Nova Iriansyah juga mengingatkan bupati/wali kota agar tidak ada penyimpangan dalam distribusi bantuan Social Safety Net (jaring pengaman sosial) dampak dari Covid-19. Seluruh bantuan tersebut harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Nova, ada tiga katagori bantuan Social Safety Net tidak tepat sasaran, yaitu data penerima fiktif, adanya mark-up dan penyimpangan distribusi di lapangan. Bersambung….

BACA JUGA:

Meraup Untung di Tengah Pandemi (2)

Meraup Untung di Tengah Pandemi (3)

 

Reporter     : Muhammad Fadhil

Editor         : A.Acal

Shares: