JAKARTA (popularitas.com) – PT Hutama Karya (Persero) menyebutkan pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam menyelesaikan proyek-proyek yang digarapnya. Salah satunya adalah proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kendala yang dirasakan ialah proses pembebasan lahan di ruas Padang-Sicincin, yang berada di Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dari ruas ini, yang baru dibebaskan yakni 4,5 kilometer (km), dari total panjang di ruas ini mencapai 80 km.
Adapun perseroan optimistis bisa menyelesaikan pembebasan lahan untuk ruas Banda Aceh-Sigli (Kabupaten Pidie) dengan panjang 71 km bisa tuntas pada September mendatang sehingga konstruksi bisa dimulai. Proses terbilang cepat sejak dimulai pada Desember 2018.
“Di luar dugaan proses pembebasan lahan di Aceh-Sigli bisa lebih cepat, September selesai semua pembebasan lahan. Jadi konstruksi bisa dikebut, jadi Aceh itu sangat positif, pemerintah daerah dan masyarakatnya,” kata Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo, dalam dialog di CNBC Indonesia, Kamis, 8 Agustus 2019.
Dia mengatakan kendala lahan ini juga turut menurunkan kinerja pendapatan perusahaan sepanjang semester I-2019 lalu. Pendapatan ini turun 16% kendati laba bersih perusahaan tetap naik pada periode Januari-Juni 2019 jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba bersih Hutama Karya pada semester-I 2019 mencapai Rp1,105 triliun, naik 79,81% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 614 miliar.
“Tetap ada masalah [pembebasan lahan]. Ada masyarakat yang bisa menerima harga yang ditawarkan KJPP [Kantor Jasa Penilai Publik], tapi ada juga yang minta harga lebih tinggi. Kalau ada yang seperti itu ya kita konsinyasi,” kata Bintang.
Saat ini proyek Trans Sumatera menjadi proyek mayoritas yang sedang digarap perusahaan. Pendapatan dari proyek ini menyumbangkan 60% dari total pendapatan perusahaan sepanjang semester I-2019 yang mencapai Rp 8,1 triliun.
Lalu ada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan beberapa ruas tol lain. Perusahaan juga tengah menggarap pembangunan gedung di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Saat ini perusahaan tengah menanti penandatanganan proyek baru dari PT Pertamina (Persero).
Holding BUMN
Bintang mengatakan perseroan terus melakukan segala persiapan demi terealisasinya Holding BUMN Infrastruktur yang membawahi PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Yodya Karya di mana HK menjadi induknya.
Menurut dia, ada dua hal yang harus dipahami terkait dengan Holding BUMN Infrastruktur. Pertama, soal regulasi yang tengah disiapkan pemerintah dalam hal ini di Sekretariat Negara (Setneg). Kedua, persiapan yang dilakukan oleh perseroan dan juga anggota holding tersebut.
“Pertama regulasi ada di Setneg, peraturan akan diteken Presiden. Kemudian, kami sendiri yang holding, kami sudah siapkan, rapat juga terus dilakukan bersama member untuk membahas apa yang harus dilakukan, karena ada banyak, ada ADHI, ada Waskita, ada JSMR, mereka itu semua sudah go public,” katanya.
“Jadi masing-masing dari mereka [emiten BUMN] itu selain ikut aturan nanti holding, juga harus memenuhi ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan [OJK], UU Pasar Modal,” tegas mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) ini.
Menurut Bintang, beberapa tahapan yang dibahas bersama anggota holding yakni konsolidasi laporan keuangan, auditor, dan penyesuaian perbedaan pencatatan keuangan. Selain itu juga dibahas struktur organisasi mengingat HK akan bertindak sebagai strategic holding, artinya posisi HK sejajar dengan anggota holding lain.
Dengan holding ini, Bintang menegaskan dengan terbentuknya holding akan membuat tingkat kemampuan keuangan perusahaan atau leveragebisa meningkat.*
Sumber: CNBC
