NewsParlementaria DPR Aceh

Tangani Corona, DPRA Akan Bahas Soal Belanja Tak Terduga dengan Pemerintah Aceh

DPRA gelar jumpa pers, terkait penanganan virus corona. (popularitas/dani)

BANDA ACEH (popularitas.com) – DPR Aceh akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk membahas soal pencairan belanja tak terduga (BTT) yang ada di APBA 2020 sebesar Rp 181 miliar.

Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin menjelaskan, belanja tak terduga saat ini sangat diperlukan di tengah isu virus corona. Apalagi, Aceh belum memiliki fasilitas yang memadai dalam menghadapi wabah penyakit mematikan itu.

“Hari ini dari hasil sidak kita di RSUDZA dan koordinasi dengan Kadinkes Aceh, kita pastikan bahwa  kelengkapan penanganan medis sangat sedikit. Alat pelindung diri sangat sedikit, begitu juga untuk tempat isolasi ketika ada pasien awal yuang terindikasi suspact corona,” kata Dahlan di Banda Aceh, Kamis, 19 Maret 2020.

Baca: 6 Pasien PDP Corona Dirawat di RSUZA

Menurut Dahlan, apabila belanja tak terduga sudah bisa dicairkan, maka akan dipergunakan melengkapi sejumlah fasilitas di rumah sakit yang masih dianggap kurang.

“Dana tak terguna itu harus dimaksimalkan mungkin untuk digunakan untuk upaya pencegahan maupun pelayanan medis dengan menyiapkan semua peralatan medis yang dibutuhkan agar kita bisa memastikan bahwa para tenaga medis bisa bekerja safety,” jelasnya.

Politikus Partai Aceh ini mengatakan, setiap tenaga media yang menangani pasien terduga virus corona harus sesuai standar operasional prosedur dan memenuhi kelayakan dan standarisasi kesehatan sesuai yang ditetapkan banyak protokol termasuk WHO.

“Dan nanti kita akan koordinasi lagi dengan pemerintah Aceh untuk memastikan anggaran tersebut bisa dicairkan,” tutur Dahlan.

Di sisi lain, Dahlan juga berharap Pemerintah Aceh untuk memperketat masuknya pengunjung atau warga yang baru pulang dari luar daerah. Pengawasan dapat dilakukan melalui jalur darat, udara maupun laut.

“Kita terus meminta pemerintah Aceh trus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral. DPRA juga meminta Pemerintah Aceh untuk memastikan adanya pengawasan jalur darat, udara maupun laut secara menyeluruh,” pungkasnya. []

Reporter: Fadhil

Shares: