Headline

Sejak 2019 hingga 2020 Pemerintah Aceh telah bangun 5.007 unit rumah layak huni

Selama dua tahun terakhir, yakni 2019 dan 2020, Pemerintah Aceh, telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 5.007 unit rumah layak huni, yang diperuntukan bagi warga miskin di provinsi ujung pulau Sumatera ini.
Sejak 2019 hingga 2020 Pemerintah Aceh telah bangun 5.007 unit rumah layak huni
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Mirzuan, melakukan serah terima kunci rumah layak huni bantuan Pemerintah Aceh kepada salah satu penerima di Gampong Mureu Bung Ue, Indrapuri, Aceh Besar (17/6/2020).

ACEH BESAR (popularitas.com) : Selama dua tahun terakhir, yakni 2019 hingga pertengahan tahun 2020, Pemerintah Aceh, telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 5.007 unit rumah layak huni, yang diperuntukan bagi warga miskin di provinsi ujung pulau Sumatera ini.

Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Mizuan, saat penyerahan lima rumah layak huni di Aceh Besar, Rabu, 17 Juni 2020.

Kelima rumah layak huni yang diserahkan oleh Perkim Aceh tersebut, terletak di Gampong Mureu U Bung Ue, Kecamatan Indrapuri, dan Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya di Aceh Besar.

Dalam penjelasannya, T Mizuan mengatakan, untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Aceh telah menganggarakan dana senilai Rp348,66 miliar, untuk merampungkan pembangunan sebanyak 4.226 rumah layak huni. Dan hingga bulan Juni, pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 1.000 unit, yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di provinsi ini.

“Untuk tahun 2020, sebanyak 1.000 unit telah rampung, dan proses serah terima sudah dilakukan sejak Februari,” jelasnya.

Ia melanjutkan, adapun sebaran sebanyak 4.226 unit rumah layak huni yang akan ditargetkan rampung diselesaikan pihaknya tahun ini, yakni, Banda Aceh 45 unit, Aceh Besar 429 unit, Pidie 414 unit, Pidie Jaya 96 unit, Bireuen 500 unit, Lhokseumawe 57 unit, Aceh Utara 863 unit, Aceh Timur 701 unit, Langsa 40 unit.

Selajutnya, Aceh Tamiang 196 unit, Bener Meriah 124 unit, Aceh Tengah 76 unit, Gayo Lues 98 unit, Aceh Tenggara 82 unit, Aceh Jaya 150 unit, Aceh Barat 13 unit, Nagan Raya 27 unit, Abdya 5 unit, Aceh Selatan 77 unit, Singkil 114, Subulussalam 48 unit, Simeulue 71 unit.

“Jadi dari target kita 4.226 unit tahun 2020, sudah tuntas dibangun dan diserahkan kepada masyarakat 1.000 rumah,” terangnya.

Sementara itu, tahun 2019 lalu, pihaknya telah menyelesaikan seluruh pembangunan rumah layak huni sebanyak 4.007 unit, dengan total anggaran yang dihabiskan sebanyak Rp341,34 miliar.

Baca juga : Plt Gubernur Serahkan Rumah Bantuan untuk Warga Bener Meriah

Sebaran rumah yang dibangun tahun anggaran 2019 tersebut, meliputi, Kota Sabang sebanyak 10 unit, Banda Aceh 60 unit, Aceh Besar 310 unit, Pidie 228 unit, Pidie Jaya 140 unit, Bireuen 379 unit, Lhokseumawe 85 unit.

Selanjutnya Aceh Utara 872 unit, Aceh Timur 555 unit, Langsa 44 unit, Aceh Tamiang 222 unit, Bener Meriah 70 unit, Aceh Tengah 150 unit, Gayo Lues 50 unit, AcehbTenggara 145 unit, Aceh Jaya 80 unit, Aceh Barat 80 unit,Nagan Raya 114 unit, Abdya 118 unit, Aceh Selatan 131 unit, Aceh Singkil 54 unit, Subulussalam 70 unit, dan Simeulue 40 unit.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat meresmikan rumah layak huni, di Aceh Tenggara, Senin, 20 Januari 2020

Dengan begitu, tukasnya, sejak tahun 2019 dan 2020, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan rumah layak huni sebanyak 5.007 unit, dan sisanya 3.226 unit lagi, diharapkan tuntas pada tahun ini. “Kita menargetkan sisa rumah akan tuntas Desember mendatang,” jelasnya.

Optimisme target tersebut dapat dicapai, sambungnya, sebanyak target tahun ini, yakni 4.226 unit, telah selesai proses kontrak. Dan hal itu tercapai, dikarenakan proses lelang rumah layak huni sejak 2018 lalu telah dilakukan dengan sistem katalog elektronik atau e-catalog.

Baca juga : Gagasan Nova Wujudkan Rumah Layak Huni Lewat Katalog Elektronik

Sistem e-catalog yang digunakan dalam lelang untuk rumah layak huni tersebut, secara teknis mempercepat proses pembangunan, dan sistem ini sendiri, merupakan inovasi dari Bapak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan secara teknis telah dirintis oleh Dinas Perkim dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh serta LKPP, demikian terang T Mizuan. (r/SKY)

Shares: