BANDA ACEH (popularitas.com) : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada akhir 2018, menginisasi gagasan agar pembangunan rumah layak huni, dapat dilakukan melalui katalog elektronik, atau e-catalog.
Inisisasi Nova tersebut, berpijak dari kegagalan pembangunan rumah layak huni, pada tahun 2018, dikarenakan aspek persoalan waktu, dan juga proses lelang yang agak rumit.
Berangkat dari berbagai masalah itu, dan kebutuhan rumah layak huni di Aceh yang sangat besar, dibutuhkan langkah inovasi, agar kepentingan masyarakat dapat diwujudkan, dengan sistem yang lebih baik, dan transparan.
Akhirnya, pada tahun 2019 ini, sebanyak 5.969 unit rumah layak huni, yang akan dibangun pemerintah Aceh, dapat direalisasikan dengan sistem pembangunan menggunakan katalog elektronik.
Peluncurkan katalog elektronik rumah layak huni tersebut, dilangsungkan dalam suatu acara, disalah satu hotel di Banda Aceh, 28 Agustus 2019, oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Kegiatan launching ini, turut dihadiri oleh sejumlah kepala SKPA, dan juga Seda Aceh, dr Taqwallah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Irawan Pandu Negara, dalam paparannya, saat peluncuran kegiatan itu, mengatakan, pembangunan sistem katalog elektronik, yang digagas Plt Gubernur Aceh, telah dilakukan sejak 10 bulan yang lalu. Dan hal tersebut dimulai, dengan melakukan kordinasi dengan LKPP.
Saat ini, kata Pandu, dari 12 tahapan penyiapan lelang katalog elektronik, yang disiapkan pihaknya, telah memasuki langkah ke-10, yakni pemilihan pelaksana kegiatan.
Dalam lelang menggunakan e-catalog ini, sebut Pandu, terdapat 5.969 rumah yang akan dibangun, dan pihaknya menerapkan sistem klaster. Dari jumlah tersebut, dibagi kedalam 10 klastering.
Dalam prosesnya, saat ini sudah terdaftar 247 penyedia, yang terbagi dalam 10 klaster. Dan pihaknya menargetkan, akan melakukan seleksi, sehingga didapatkan 569 perusahaan, yang masuk dalam sistem e-catalog tersebut, yang nantinya akan menjadi perusahaan, yang akan membangun rumah layak huni.
Dengan sistem e-catalog ini, kedepannya, pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, tidak perlu lagi dilakukan dengan sistem tender. Penyedia, juga melakukan proses, yang telah tersedia dalam sistem elektronik LPSE Aceh, dan ini akan lebih memudahkan proses, dan juga mempercepat pembangunan nantinya.
Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, dalam sambutannya, yang dibacakan Sekda Aceh, dr Taqwallah, mengatakan, sistem e-catalog adalah langkah inovasi, dan hal ini terobosan penting dalam meningkatkan transparansi dalam pengadaan sistem barang dan jasa secara lebih profesional.
Dengan konsep ini, kata Nova, akan semakin menumnbuhkan peran serta penyedia lokal, yang pada gilirannya, lebih memperkuat profesionalitas pengusaha lokal dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
Sekda Aceh, Taqwallah, yang membacakan amanat Plt Gubernur, kembali melanjutkan bahwa, selain perwujudan transparansi dan akutabilitas, penerapan e-catalog juga akan semakin mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“e-catalog ini mempersempit ruang bagi terjadinya praktek penyelewengan dan kecurangan,” tukasnya.
Dengan program ini pula, maka prioritas unggulan ‘Aceh Seuniya’, yakni pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa yang sempat tersendat sebelumnya, dapat dilanjutkan. “Insya Allah dengan kerja keras serta kerja cerdas kita semua, target pembangunan rumah dhuafa sebanyak 30.000 di tahun 2022 dapat tercapai. (**)
