POPULARITAS.COM – Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Dr Muhammad Nasir menilai rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 berdampak pada kinerja perekonomian daerah.
“Secara ekonomi, masih rendahnya realisasi anggaran tersebut memiliki dampak pada kinerja perekonomian daerah, implikasi lain dirasakan pada pertumbuhan ekonomi,” kata Dr Muhammad Nasir seperti dilansir laman Antara, Rabu (7/7/2021).
Untuk diketahui, berdasarkan data resmi Pemerintah Aceh dalam percepatan dan pengendalian kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2021 sebesar Rp16,763 triliun, sampai hari ini baru terealisasi sekitar 25,5 persen atau sekitar Rp4,2 triliun, dan realisasi tersebut masih rendah.
M Nasir menyampaikan, rendahnya serapan APBA 2021 tersebut berimplikasi pada minimnya penyerapan tenaga kerja, hingga melambatnya penurunan tingkat kemiskinan.
“Bahkan secara khusus juga akan berdampak pada rendahnya aggregate demand (nilai permintaan) masyarakat melalui penurunan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
M Nasir menyampaikan, pada APBA tersebut terdapat belanja pemerintah dan juga subsidi, dan itu menjadi suatu komponen penting dalam aggregate demand masyarakat yang bisa mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Karena, kata M Nasir, perekonomian Aceh sampai hari ini masih ditandai dengan dominasi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan serta penyerapan tenaga kerja.
“Ditambah lagi pada masa pandemi COVID-19 dengan penurunan kinerja sektor riil, peran pengeluaran pemerintah diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi daerah ini,” kata alumni Univeristy of Bonn, Jerman itu.
Dalam kesempatan ini, M Nasir juga menuturkan, sesuai data Bank Indonesia 2021, peningkatan perekonomian Aceh triwulan I dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pemerintah baik bersumber dari APBN maupun APBA.
Sehingga peningkatan dalam daya serap APBA pada triwulan II 2021 ini diharapkan bisa memperkuat kinerja ekonomi Aceh.
Di mana, kata M Nasir, pada triwulan I 2021 perekonomian Aceh masih mengalami kontraksi sebesar 1,95 persen (dari tahun ke tahun). Terjadi peningkatan dalam realisasi APBN pada pos belanja modal, sedangkan realisasi APBA mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase.
M Nasir menyebutkan, berdasarkan laporan perekonomian Aceh pada Mei 2021 yang disampaikan Bank Indonesia, dalam hal ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) triwulan I 2021 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
“TPT Aceh pada Februari 2021 tercatat sebesar 6,30 persen meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kemudian, lanjut M Nasir, kemiskinan di Aceh juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, dan menempatkan Aceh berada pada peringkat pertama di Sumatera.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia 2021, kemiskinan di Aceh pada September 2020 adalah 15,01 persen. Angka tersebut masih tinggi apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana otonomi khusus di Aceh.
“Tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi, karenanya hal itu perlu menjadi catatan Pemerintah Aceh agar terus memacu realisasi APBA 2021,” kata dosen Fakultas Ekonomi USK itu.
Berkaitan dengan hal itu, M Nasir menyarankan Pemerintah Aceh melakukan percepatan realisasi APBA 2021, maka dari itu perlu mengawal pelaksanaan proyek dan kegiatan sesuai perencanaan serta target pertumbuhan ekonomi lainnya.
“Aceh memiliki anggaran pembangunan yang besar terutama yang bersumber dari otonomi khusus, tinggal lagi bagaimana memaksimalkan pengelolaan anggaran tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian M Nasir.
