BANDA ACEH (popularitas.com) – Sekjend organisasi Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR), Tgk Miswar Ibrahim Njong meminta agar Plt Gubernur Aceh untuk mencopot Kepala Dinas Dayah Aceh, yang ingin mengalihkan dana dayah untuk Covid-19.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, banyak pihak protes atas kebijakan Pemerintah Aceh yang melakukan refocusing Rp 205 milyar anggaran Dinas Dayah Aceh untuk penanganan Covid-19.
Akibat pengalihan anggaran ini, Pemerintah Aceh dianggap telah mengabaikan fakta sejarah bahwa Dinas Dayah, merupakan wujud dari pelaksanaan keistimewaan Aceh setelah MoU Helsinki, dan dinilai tidak berpihak kepada nasib Dayah-dayah di Aceh.
Ia juga mempertanyakan kenapa Kepala Dinas Dayah tidak ikut membantu menjelaskan teknis pemotongan bantuan ini kepada masyarakat. Sebab, sebagai pejabat yang mengatur teknis pengalokasian anggaran, Kepala Dinas Dayah dinilai mendukung penuh kebijakan refocusing anggaran, yang dilakukan Plt gubernur dalam menangani Covid-19.
“Jangan malah bungkam saat ada polemik, malah kepala Dinas Dayah terkesan cari aman dan membiarkan bola panas langsung ke TAPA dan Plt Gubernur. Padahal dalam teknis pemotongan anggaran, kepala dinas memiliki hak penuh, bahkan kami yakin Plt Gubernur tidak tahu dayah-dayah mana yang mengalami pemotongan bantuan anggaran,” kata dia melalui pesan tertulisnya, Selasa, 12 Mei 2020.
SADaR menilai, dalam menindaklanjuti instruksi Plt Gubernur terkait refocusing anggaran, Kepala Dinas Dayah Aceh dinilai tidak transparan dan tidak adil dalam melakukan pemotongan anggaran terhadap dayah-dayah di Aceh.
“Kami mendapat laporan dari pimpinan-pimpinan dayah, bahwa ada dayah besar atau tipe A yang bantuannya dipotong habis semua oleh dinas. Tapi, ada dayah kecil, tipe C, yang santrinya sedikit, malah bantuannya tidak dipotong sama sekali. Ini menunjukkan ada permainan dalam penganggaran bantuan kepada dayah-dayah yang ada di Aceh,” ujarnya.
Pimpinan-pimpinan dayah, lanjut dia seharusnya mendapatkan penjelasan dan informasi dari pihak dinas, terkait teknis pengalihan anggaran ini. Sehingga tidak menimbulkan polemik yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Aceh.
Menurutnya, kebijakan Kepala Dinas Dayah terkait transparansi informasi dan penyaluran bantuan kepada dayah-dayah, sudah keterlaluan.
“Kita meminta Plt Gubernur segera mencopot Kepala Dinas Dayah Aceh dari jabatannya. Ini penting untuk dilakukan, agar permainan anggaran di Dinas Dayah Aceh, tidak menjatuhkan marwah lembaga-lembaga pendidikan dayah di Aceh,” ujarnya. (dani/rel)
