BANDA ACEH (popularitas.com) – Pelayanan pendidikan di Pulo Aceh sangat memprihatinkan. Banyak guru yang bertugas di kawasan kepulauan tersebut bahkan jarang bertandang ke Pulo Aceh.
Hal tersebut terungkap berkat investigasi yang dilakukan Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Investigasi dilakukan selama dua hari, sejak Selasa, 8 Oktober 2019.
Investigasi tersebut dilakukan setelah mendapat laporan dari sejumlah pihak. Tim Investigasi dipimpin oleh Asisten Ombudsman Aceh, Rudi Ismawan. Ikut serta dalam investigasi tersebut Muamar dan Abdul Muluk.
“Dalam proses investigasi, Tim Ombudsman Aceh menjumpai sejumlah tokoh masyarakat Pulo Breuh (bagian dari Pulau Aceh) guna mengumpulkan informasi tentang kondisi pendidikan di daerah tersebut,” kata Kepala Ombusman Aceh, Taqwaddin, Kamis, 10 Oktober 2019.
Dari keterangan warga dan sejumlah tokoh masyarakat diketahui para guru yang bertugas di sana jarang datang ke Pulo Aceh. Padahal, kata Taqwaddin, fasilitas rumah dinas telah disediakan oleh Pemkab Aceh Besar.
Kondisi tersebut tentunya mengecewakan warga Pulo Aceh yang menginginkan anak-anak di sana mendapat pendidikan layak.
Salah satu sekolah yang dikunjungi Tim Investigasi Ombudsman Aceh adalah SMA Negeri 2 Pulo Aceh. Di lokasi Tim Investigasi tidak menemukan satu orang pun guru PNS. Kepala SMA N 2 Pulo Aceh juga tidak berada di lokasi.
“Padahal, jumlah guru PNS di sekolah tersebut mencapai 13 orang,” ungkap Taqwaddin.
Tak hanya itu, tim juga tidak mendapati siswa di dalam ruang kelas. Padahal saat dikunjungi jarum jam menunjukkan waktu jam belajar mengajar. “Sebagian (siswa) sudah pulang pada pukul 11.00 WIB,” kata Taqwaddin. “Hal ini sungguh memprihatinkan,” tambahnya lagi.
Jumlah siswa di SMA N 2 Pulo Aceh mencapai 88 orang. Mereka berasal dari 12 desa di Pulo Breuh, Kepulauan Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
“Saya sangat prihatin dan kecewa atas pelayanan seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan sampaikan hasil investigasi ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan juga ke Bupati Aceh Besar,” kata Taqwaddin, seraya berharap temuan di lapangan ini dapat menjadi perhatian serius dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.* (BNA/RIL)
