Misteri Dana Rp 1,7 Triliun untuk Corona (1)

BANDA ACEH (popularitas.com) – Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana Rp 1,7 triliun untuk penanganan pencegahan Covid-19. Dana itu diambil dari refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020. Hingga sekarang rincian alokasi dana tersebut masih misteri, publik mulai mendesak agar pemerintah transparan penggunaan anggaran tersebut.

Masyarakat sipil di Aceh mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar anggaran pencegahan Covid-19 tersebut dirincikan penggunaannya secara detail. Sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat, mengingat dana tersebut terbilang cukup banyak.

Apa lagi dampak dari pandemi corona cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama warga kelas menengah ke bawah, banyak yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Dinas Sosial (Dinsos) Aceh mencatat ada 61.584 Kepala Keluarga (KK) seluruh Aceh terdampak langsung dan masuk katagori orang miskin baru (OMB) di Serambi Makah.

“Hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, Minggu (10/5/2020).

Belum lagi karyawan swasta yang sudah dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Terutama dari sektor perhotelan, banyak hotel berbintang merumahkan pekerjanya karena tidak ada kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa perhotelan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengklaim, selama pandemi melanda Indonesia, secara nasional ada 375 ribu butuh di-PHK, ada 1,4 juta buruh dirumahkan dan 314 ribu lebih yang berdampak langsung akibat wabah Covid-19 di sektor in-formal.

Sedangkan di Banda Aceh sekarang terdapat 501 tenaga kerja mulai dirumahkan dan sebagiannya lagi sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Farid berharap, pemerintah harus memperhatikan buruh yang tidak dapat bekerja lagi. Termasuk pekerja in-formal yang mencari nafkah harian.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh, Yusri membenarkan akibat penyebaran virus corona yang melanda Indonesia, khususnya Aceh, membawa pengaruh bagi industri perhotelan. Sebagian hotel maupun homestay di Tanah Rencong terpaksa harus merumahkan karyawannya.

Selama isu corona ini, pengusaha hotel di Aceh juga mengeluhkan tingkat okupasi nol persen. Sehingga tidak ada solusi lain, selain menutup usahanya sementara. Meski demikian, PHRI tetap mendorong agar perusahaan tetap memikirkan nasib karyawannya walau sudah dirumahkan.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Habibi Inseun, mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari para pekerja sektor perhotelan di Banda Aceh yang dirumahkan, upah mereka sebagian diberhentikan.

“Ada laporan ke kita, karyawan di perhotelan juga ada yang tidak menerima upah lagi selama dirumahkan itu. Namun ada juga hotel yang membayar gaji hanya Rp 500 ribu untuk karyawan dirumahkan,” kata Habibi.

Habibi menjelaskan, laporan karyawan yang telah dirumahkan baru diterima dari sektor perhotelan dan pariwisata. Sementara di sektor lain, seperti industri manufaktur, pertambangan, perkebunan belum ada.

Akibat penurunan jumlah tamu yang menginap, hotel bintang lima Hermes Palace Hotel Banda Aceh ikut menutup sementara operasionalnya. Pihak manajemen terpaksa merumahkan sebanyak 130 karyawan.

General Manager Hermes Palace Hotel, Budi Syaiful, membenarkan bahwa ada 130 karyawan hotel yang dirumahkan. Namun, karyawan yang dirumahkan tersebut sudah mnerima gaji pada bulan April 2020 sebanyak 50 persen. Mereka, juga diberikan THR oleh manajemen hotel.

“Ada 130 karyawan, memang kita kemarin tanggal 5 April bayar 50 persen dan THR, itu bagi mereka yang dirumahkan,” kata Budi Syaiful saat dikonfirmasi, Sabtu, 11 April 2020.

Budi, belum bisa memastikan kapan hotel terbesar di Aceh itu kembali beroperasi. Sebab, belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah terkait, kapan berakhirnya wabah virus corona ini. Tetap ada karyawan yang dirumahkan sementara waktu hingga kondisi pulih kembali. Bersambung…