DPR Aceh minta Pj Gubernur ganti Kepala Dinas Pendidikan Alhudri

POPULARITAS.COMDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) minta Pj Gubernur Achmad Marzuki, untuk mengganti kepala dinas pendidikan Alhudri. Pergantian itu penting dilakukan guna mempercepat berbagai program dan realisasi anggaran.

Permintaan tersebut disampikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh Purnama Setia Budi, dalam keterangannya saat menyampaikan rancangan qanun Aceh tentang APBA-Perubahan tahun anggaran 2022.

Menurut Purnama Setia Budi, kinerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh sangat lemah, dan juga realisasi anggaran sangat minim, dan kapasitas dan kepemimpinan pada lembaga itu tidak bergerak dengan cepat menjawab berbagai persoalan yang ada.

Namun demikian, catatan tersebut ditanggapi oleh Pj Gubernur Aceh dalam rapat paripurna yang kembali digelar di gedung utama, DPR Aceh, pada Kamis (22/9/2022) malam.

Pj Gubernur Aceh  menerima masukan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal.

Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia.

“Berkenaan dengan SKPA yang bekerja lemah, kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kinerja dan SDM,” kata Pj Gubernur Aceh melalui ekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami saat menyampaikan tanggapan Pj Gubernur Aceh terhadap pendapat Banggar DPRA.

Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga memberikan tanggapan terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh. Pihaknya menyebutkan sependapat dengan saran Banggar DPRA untuk meningkatkan pelayanan pada RSUDZA dan penggunaan dana BLUD yang tepat sasaran sesuai kebutuhan.

“Kami juga akan melakukan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan tenaga kesehatan di RSUDZA,” ucap Bustami.

Terkait dengan Program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) Pemerintah Aceh telah melakukan gerakan asupan gizi bagi anak sekolah di 23 Kabupaten/Kota.

“Kami juga sependapat dengan saran Banggar DPRA agar program pencegahan dan penanganan stunting harus berbasis masyarakat gampong dengan subjek by name by address sehingga tepat sasaran dalam penanganannya,” kata Bustami kemudian.

 

Editor : Hendro Saky

Comments
Loading...