Bertahan untuk melawan, seperti strategi memainkan perang, bersembunyi lalu menyerang. Filosifi itulah sebenarnya yang harus diterapkan sekarang untuk melawan Covid-19. Seperti anak muda sedang memainkan game perang PUPG.
Baca: Corona Mengintai Anda (1)
Aceh Belum Layak Berlakukan PSBB
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan Aceh belum layak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.
Ada pra kondisi yang harus dipenuhi, sebelum mengajukan PSBB. Untuk Aceh statusnya belum daerah merah untuk ukuran Kemenkes RI seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 mengenai penanganan pandemi corona. Dalam PP 21 itu, Aceh memang tak memenuhi syarat.
Kendari demikian, Nova mengaku tetap menganggap Aceh sudah termasuk sebagai daerah merah. Hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan kepada semua lapisan masyarakat terhadap virus corona.
“Tetapi kita secara administratif, kita taat ke ukuran itu (PP 21), tetapi kita yang namanya sudah terinfeksi dan pernah ada yang namanya ada yang terinfeksi, kita menganggap semuanya merah,” jelas Nova.
Nova mengaku sudah siap bila sewaktu-waktu harus diberlakukan PSBB. Hal ini sudah dibicarakan dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh. Namun di sisi lain, ia berharap hal ini jangan terjadi.
“Kita bernegara, Pemerintah Aceh harap rakyat Aceh taat azaz, yang lalu kita lakukan jam malam sebelum keluar PP 21. Setelah itu tidak dikenal skema jam malam. Yang dikenal adalah PSBB,” tutur Nova.
Ia menjelaskan, pencabutan jam malam bukan berarti Aceh sudah bebas dari virus corona. Pencabutan itu adalah untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 21 yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Semua tindakan harus taat azaz, dalam Keppres Nomor 4, 9, semuanya harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait PSBB, BNPB, gugus tugas, kemenkes, kemendagri,” jelas Nova.
Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah tak berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan virus corona, maka akan melahirkan sesuatu hal yang tak harmonis.
“Maka semua harus kita lakukan, tidak ada istilah tidak harmonis dan sinkron antara daerah dengan pusat. Sinkron itu juga menentukan seberapa baik, penanganan kita dilakukan secara daerah dan nasional,” pungkasnya.
Bagaimana Kondisi Aceh?
Lalu, apakah kita sudah disiplin melakukan itu. Patuh terhadap strategi yang dikomandoi pemerintah? Inilah yang menjadi permasalahan saat ini. Terutama di Aceh paska dicabutnya jam malam. Seakan-akan Aceh sudah terbebas dari wabah virus corona.
Ruas jalan di Banda Aceh tampak mulai padat lagi. Begitu juga warung kopi, café mulai disesaki pengunjung tanpa mengindahkan jaga jarak fisik. Seakan-akan sedang tidak mengalami pandemi Covid-19 yang meresahkan dunia.
Terlebih setelah pemerintah Aceh mengumumkan semua pasien positif Covid-19 di Tanah Rencong semua sudah sembuh. Ada lima orang dinyatakan positif, satu meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan pulih. Warga kemudian menyambut secara eforia, tanpa mempertimbangkan kondisi masih sedang darurat kesehatan pandemi Covid-19.
Secara statistik memang menunjukkan tidak ada peningkatan signifikan penambahan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP). Namun yang harus diingat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh sudah mengingatkan masih banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang belum terdeteksi.
Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Aceh memaparkan data hanya ada penambahan satu orang PDP dari 23 kabupaten/kota. Jumlah PDP Aceh hingga Jumat, 17 April 2020, pukul 15.00 Wib, menjadi 59 orang.
Kasus PDP tersebut dilaporkan Posko Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pidie, yakni seorang perempuan, umur 50 tahun, yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro, Pidie. Pasien ini tidak memiliki riwayat ke wilayah penularan Covid-19, namun ada keluarganya pulang dari Banda Aceh.
Sedangkan tiga PDP lainnya yang masih dirawat di rumah sakit rujukan, masing-masing satu orang di Kabupaten Pidie, satu di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan satu lagi di Kabupaten Gayo Luwes. Sementara itu, 55 orang telah dinyatakan sehat dan dizinkan pulang.
Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh bertambah 64 orang, menjadi 1.532 orang dari sehari sebelumnya, 1.468 kasus. Sebanyak 255 orang masih dalam pantauan petugas kesehatan, 1.227 orang sisanya telah selesai menjalani proses pemantauan atau karantina mandiri.
“Sedangkan tiga PDP lainnya yang masih dirawat di rumah sakit rujukan, masing-masing satu orang di Kabupaten Pidie, satu di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan satu lagi di Kabupaten Gayo Luwes,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani.
Padahal arus balik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia ke Aceh ada 500 orang lebih yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh pada 15 April 2020 lalu. Kendati seluruh TKI tersebut sudah didata oleh pemerintah dan diminta untuk mengisolasi mandiri selama 14 hari.
Selain itu pemerintah juga mulai mendata tenaga kerja yang baru pulang dari daerah terjangkit corona. Seperti dari Sumatera Utara, Jakarta atau dari berbagai daerah terjangkit Covid-19.
Jumlah itu yang terdeteksi kepulangan warga Aceh dari luar negeri. Belum lagi yang pulang secara illegal melalui jalur laut menggunakan bot. Tentu ini merupakan ancaman besar dan tinggal menunggu bom waktu penyebaran corona di Serambi Makah, bila warga masih abai dengan anjuran pemerintah.
Bersambung……
Penulis: A.Acal
