Pengentasan Kemiskinan di Aceh Tanggung Jawab Bersama

BANDA ACEH (popularitas.com) – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Helvizar Ibrahim, mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dijalankan hanya oleh Pemerintah Aceh semata. Tetapi harus ada sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Isu kemiskinan di Aceh, yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik Aceh. Seharusnya, kata dia menjadi tanggungjawab bersama, dalam hirarkhi pemerintahan yang ada. Sebuah kekeliruan, jika tanggungjawab pengentasan kemiskinan, ditumpukan pada satu tingkatan pemerintahan tertentu.

“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Semisal ada program Pemerintah Aceh, setelah dicek ternyata tidak mencukupi, maka dapat ditutupi oleh pemerintah kabupaten/kota, begitu juga sebaliknya,” ujar Helvizar Ibrahim di Banda Aceh, Senin (17/2).

Kata dia, selama ini hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan di Aceh, selalu dikaitkan langsung dengan Pemerintah Aceh. Mirisnya lagi, hal ini dikaitkan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Padahal kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama.

“Masyarakat sebenarnya juga ikut memiliki tanggungjawab, meski porsinya kecil. Itu bisa dilakukan dengan memberi informasi yang benar saat petugas BPS melakukan survey,” katanya.

Pemerintah Aceh, kata Helvizar, terus melakukan upaya maksimal untuk menurunkan jumlah kemiskinan di Aceh. Tindakan yang telah dilakukan, seperti mendorong Dana Desa dapat cair tepat waktu, serta memastikan seluruh program pemerintah baik nasional maupun daerah, bisa tepat sasaran.

“Seperti dana Desa sudah dipercepat sejak Januari, terus pada program pengentasan kemiskinan yang padat karya, juga dilakukan pemerintah Aceh. Ini harus didukung oleh program pemerintah kabupaten/kota,” kata Helvizar didampingi Sekratris Eksekutif  Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) yang juga Kasubid Litbang Bappeda Aceh, Hasrati, Ketua Pokja Database dan Sistem Informasi TKP2K, dan Edi Fadhil, Katua Pokja Analisis Perencanaan Program TKP2K Aceh.

Helvizar menyebut, diperlukan kolaborasi dalam membangun Aceh Hebat. Diharapkan kepada stakeholder terkait tidak saling tuding, dalam rangka menjatuhkan pihak tertentu. Tetapi harus saling mengisi untuk menyalurkan program demi kesejahteraan rakyat. (*ADV)