– Sejumlah warga menilai semasa Nova Iriansyah masih menjadi Plt Gubernur Aceh kerap muncul kebijakan yang kontroversi, cuek dan terjadi disharmonisasi antara legeslatif dan eksekutif hingga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengajukan hak angket dan interpelasi.
Seorang warga Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Sirajul Munir (40) berharap, setelah Nova Iriansyah sah menjadi gubernur Aceh definitive, tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan polimik dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Secara politik, Munir meminta Nova untuk dapat merangkul berbagai pihak untuk pembangunan Aceh berkelanjutan. Terutama pihak DPRA yang merupakan mitra Pemerintah Aceh untuk menjalankan program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Kerap kebijakan hukum dan pembangunan dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat, Nova jarang sekali turun untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, terkesan eksklusif,” kata Sirajul Munir (40) kepada popularitas.com Sabtu (07/11/2020).
Tidak hanya itu, Munir juga sedikit memberikan catatan kritikan terhadap gubernur yang baru dilantik itu, yaitu menurutnya banyak kebijakan lahir tanpa musyawarah, sehingga banyak ditentang masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan stiker BBM subsidi bagi mobil masyarakat. Ini dinilai sangat merugikan masyarakat kalangan bawah. “Saya naik mobil adik saya, sampai di SPBU harus isi solar non-subsidi, patokan petugas SPBU karena mobil adik jadul, adik saya tidak pakai stiker. Anehnya lagi stiker tidak disediakan, harus beli,” ungkapnya.
Kendati kebijakan stickering untuk pengisian BBM bersubsidi sudah dicabut oleh Gubernur Aceh. Tetapi Munir menilai, ini menjadi salah satu kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ia berharap, setelah menjadi gubernur definitif, Nova Iriansyah dapat mengubah perilaku cuek. Tetapi harus lebih peduli dan melahirkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyakarat miskin.
“Apalagi pandemi seperti saat ini, masyarakat butuh kebijakan yang tidak hanya diumbar di mimbar pidato atau acara seremoni saja,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh seorang pemuda Riski Ramatullah (25) di Lhokseumawe. Ia menyebutkan bahwa dengan kebijakan Nova sempat mempersulitkan kebutuhan masyarakat terkait kebijakan stiker BBM subsidi meskipun itu sudah dihentikan.
“Hal itu sangat menyulitkan masyarakat dan juga menyakiti masyarakat, padahal dengan masyarakat sudah sangat kesulitan mendapatkan BBM dan Gas LPG 3 kg, jangan lagi dipersulitakan dengan penempelan stiker tersebut, menurut saya sangat konyol dan tidak penting bagi saya,” ujar Riski.
Seorang pedagang di Lhokseumawe, Ata (40) menyampaikan seharusnya Nova lebih sering turun langsung ke kalangan masyarakat. Apa lagi di tengah pandemic Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memberikan kebijakan yang langsung menyentuh pendapatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
“Contohnya daya beli masyarakat itu berkurang selama pandemi sedangkan harga barang tinggi, seharusnya peran pemerintah harus lebih gigih lagi melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok maupun harga barang lainya,” tutur Ata.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat selama penangan Covid-19 sedikit lebih baik namun kebijakan pemerintah di daerah belum bersinergi artinya belum serius. Contohnya seperti bantuan Covid-19, hingga saat ini masyarakat di Aceh belum semua mendapatkan bantuan baik itu bantuan BLT maupun UMKM belum merata.
“Seperti saya untuk bantuan dana BLT belum saya dapatkan, saya berdomisili di salah satu desa di Kecematan Banda Sakti, karena saya masih tinggal di rumah kontrakan maka saat ini saya tinggal di salah satu desa Muara Dua, saya mengajukan di desa yang berbeda namun alasanya sama aku tidak bisa diberi bantuan BLT karena tidak menetap di salah satu desa itu, maka hingga saat ini saya belum penah menikmati bantuan bantuan,” keluh Ata.
Menurut masyarakat hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemimpin. Maka dalam kesempatan ini masyarakat berharap kepada Gubernur Aceh yang baru saja dilantik itu agar kedepan kebijakannya lebih mementingkan masyarakat. []
Editor: Acal
