BANDA ACEH (popularitas.com) : Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar, bersama dengan Ketua umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau Mualem, menemui Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta.
Dalam rilis yang diterima media ini, pertemuan tersebut, membahas terkait dengan berbagai perjanjian Mou Helsinki antara RI dan GAM, yang telah ditandantangani 15 tahun silam.
Usai bertemu Presiden, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, dalam keterangannya, Kamis, 13 Februari 2020, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya memberikan masukan beberapa poin MoU Helsinki yang belum selesai, dan meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk merampungkan hal-hal yang belum tuntas terkait dengan perjanjian tersebut.
Menurut Malik, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, namun arah pembangunan dan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik didamping tokoh pejuang GAM, Muzakir Manaf (Mualem) berharap naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan segera dituntaskan.
Kepada Presiden, Malik Mahmud juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian MoU yang belum selesai yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.
“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi Presiden di dampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP), Ketua WANTIMPRES Pak Wiranto dan Agung Laksono (anggota Watimpres) merespon dengan baik apa yang disampaikan Malik Mahmud. Olehnya, Presiden langsung memberikan intruksi kepada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.
Mewakili Presiden, Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.
“Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” jelas dia.
Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, Tokoh Pejuang GAM, Darwis Jeunieb, dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Mohammad Raviq. (RLS/SKY)
