BANDA ACEH (popularitas.com) : Wacana DPR Aceh yang akan menolak proyek multi years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak, atas pembangunan ruas jalan di provinsi ujung pulau sumatera ini, mendapat tanggapan beragama dari sejumlah pihak.
Nasrul Zaman, salah satu tokoh dari Aceh Leuseur Antara (ALA), kepada media ini, Selasa, 21 Juli 2020, menegaskan sikapnya, jika proyek MYC itu keharusan dan sesuatu aspek pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat. karena itu, Ia menolak upaya politisasi yang dilakukan oleh DPR Aceh, yang hendak membatalkan secara sepihak penuntasan ruas jalan yang sebagian besar berada di kawasan pantai barat selatan dan Aceh leuser antara.
Wacana DPR Aceh, yang menolak proyek tersebut, mencerminkan ketidakberpihakan secara politik lembaga legislatif itu, terhadap keterisolasian daerah di kawasan pantai tengah, barat selatan dan kawasan leuser antara, dan ini semakin menumbuhkan semangat rakyat di daerah ini, untuk membentuk saja provinsi sendiri yang terpisah dari Aceh.
“Yah jika DPR Aceh menolak, mungkin sebaiknya provinsi ALA ABAS segera diwujudkan,” katanya
Sebab, menurut Nasrul Zaman, sejak era kemerdekaan Indonesia, ada ketimpangan pembangunan yang terjadi, terutama infrastruktur jalan dikawasan sepanjang pantai timur Aceh, dibandingkan dengan pantai barat selatan dan pedalaman Aceh, seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, Kuta Cane, dan ketidakadilan ini semestinya harus menjadi perhatian semua elemen untuk berjuang membuka keterisolasian daerah.
Namun faktanya, sikap DPR Aceh hari ini, sangat jelas mereka tidak berpihak pada keadilan infrakstruktur yang selama berpuluh tahun menjadi persoalan rakyat dikawasan tersebut, dan karenanya, membentuk provinsi baru adalah jawaban agar daerah tengah dan barat selatan Aceh proses pembangunan bisa bergerak maju.
“Saya pikir, rakyat sudah lelah dengan kondisi infrastruktur yang ada, dan jika provinsi baru adalah jawaban, maka bukan tidak mungkin wacana ALA ABAS akan kembali kita gaungkan,” katanya. (red)
