BANDA ACEH (popularitas.com) – Enam truk bermuatan sembako terparkir di Dinas Sosial (Dinsos) Aceh. Relawan tampak sudah bersiap untuk memberangkatkan logistik itu untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Di depan mobil tertulis “Bantuan Pemerintah Aceh, kebutuhan bahan pokok masyarakat terdampak Covid-19 di Aceh tahun 2020”. Enam truk itu akan diberangkat ke Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Sabang, Aceh Barat, Sabang dan Banda Aceh.
Keenam kabupaten/kota ini yang terlebih dahulu mengirimkan data penerima ke Dinsos Aceh. Sisanya masih dalam proses pendataan, dalam waktu dekat juga akan dikirimkan sembako tersebut.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah hadir langsung di halaman Dinsos Aceh menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut, Kamis (9/4/2020) kepada Wakil Bupati Aceh Besar, Husaini A Wahab dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin sebagai perwakilan dari 23 kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia ini.
“Saya minta jangan ada penyimpangan dalam menyalurkan bantuan ini,” kata Nova pada kesempatan itu.
Bantuan paket sembako itu dibebankan dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 sebesar Rp 118 miliar.
Nova mengaku bahwa bantuan tersebut masih jauh dari kecukupan, tetapi pemerintah Aceh terus berusaha untuk meringankan beban masyarakat.
Pemerintah Aceh sekarang memiliki dana cadangan dapat dipergunakan kapanpun sekitar Rp 50 miliar lebih, sisa anggaran dari BTT sebesar Rp 118 miliar yang telah dibelanjakan sebagiannya untuk memenuhi bantuan sembako untuk 23 kabupaten/kota.
Jumlah warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19 sekarang sebanyak 61.584 Kepala Keluarga di seluruh Aceh. Semua mereka mendapat bantuan sembako dari Pemerintah Aceh. Rata-rata kepala keluarga mendapat bantuan senilai Rp 200 ribu dalam bentuk sembako.
Paket bantuan itu berupa 2 liter minyak goreng, 2 kilo gula pasir, 4 kaleng sarden dan satu kotak mie instan dengan total keseluruhan Rp 200 ribu ditambah beras 10 kilogram.
Nova tak menampik, pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek, terutama sektor ekonomi mikro dan lapangan pekerjaan. Ada 1,5 miliar lebih di dunia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari corona.
Roda perekonomian juga terganggu akibat pemberlakuan social distancing dan physical distancing. Banyak pekerja non-formal tidak dapat bekerja, sehingga berdampak semakin banyaknya orang miskin saat ini.
Transaksi jual beli di pasar juga nyaris terhenti. Pedagang dan Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) juga terdampak. Sehingga daya beli masyarakat menurun selama pandemi global Covid-19 mulai mewabah di Indonesia.
Mengantisipasi hal itu, agar dapat mengurangi beban masyarakat terdampak. Pemerintah Aceh hadir untuk menanggulanginya. Seperti memberikan bantuan atau subsidi kebutuhan pokok untuk masyarakat yang berdampak langsung.
Mulai sekarang, sebut Nova skema bantuan mulai digerakkan dan direncanakan akan berlangsung pemberian bantuan Social Safety Net (jaringan pengaman sosial) dampak Covid-19 hingga Juni. Kalau belum juga selesai wabah corona, akan dilanjut hingga September.
Pemerintah Aceh juga sudah merencanakan skenerio terburuk bila wabah ini belum berakhir. Kendati ia berharap, September virus berasal dari Wuhan, China ini dapat teratasi dengan baik.
“Kita berharap September covid ini sudah berlalu,” ungkapnya.
Pemerintah Aceh telah merevisi APBA 2020 dengan menganggarkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk menanggulangi Covid-19 di Tanah Rencong. Dana itu nantinya dapat dipergunakan menghadapi darurat Covid-19.
Anggaran itu dialokasikan melalui relokasi dan refocusing pelaksanaan APBA 2020. Ini sebagai tindaklajut atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020.
Revisi APBA 2020 itu sudah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri pada pukul 00.00 WIB, Jumat (10/4/2020). Pemerintah Aceh sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri yang nantinya dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19.
Kata Nova, bantuan tersebut dialokasikan, dua kali dari angka kemiskinan di Aceh. Angka kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 15 persen, maka pengalokasiannya bantuan Social Safety Net bagi terdampak pandemi corona dinaikkan sebesar 30 persen.
Alasan pemerintah mengalokasikan bantuan Social Safety Net dua kali lipat dari angka kemiskinan, sebutnya, karena selama pandemi covid-19, banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Warga tidak dapat bekerja, terutama dari sektor non-formal berkurang pendapatannya, apa lagi ada usaha yang harus tutup.
Bahkan ada kabupaten yang pengalokasiannya empat kali lipat dari angka kemiskinan, seperti di Kabupaten Pidie. Upaya ini dilakukan agar dapat menanggulangi agar tidak terlalu terdampak akibat Covid-19.
Aceh, bukan satu-satunya provinsi yang telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemerintah DKI Jakarta yang mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menyediakan anggaran sebesar Rp 3 triliun dipergunakan hingga Mei 2020.
Diberitakan kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, total uang yang akan diberikan kepada masing-masing keluarga adalah sebesar Rp 1 juta per keluarga.
“Tim DKI dan Kemensos sepakati untuk memberi dukungan Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama,” ucap Anies saat video konferensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Kamis (2/4/2020).
Tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga miskin yang terdampak corona ini dilakukan bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
Total warga yang harus dibantu adalah 3.700.000 orang. Pemprov DKI sendiri memiliki tanggung jawab tetap memberikan bantuan kepada 1.100.000 orang.
Adapun pemerintah pusat berpartisipasi memberikan bantuan kepada 2.600.000 warga yang rentan miskin.
Untuk itu, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 4,57 triliun yang akan disalurkan kepada 2.600.000 warga selama bulan April dan Mei.
“Targetnya 2.600.000 orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama dua bulan. April sampai Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun,” jelasnya.
Kemudian, sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan menambahkan Rp 120.000 dalam bantuan dari pemerintah pusat untuk 2,6 juta warga sehingga setiap keluarga mendapatkan Rp 1 juta. Pemprov DKI juga akan menambahkan bantuan untuk 1.100.000 orang sebesar Rp 1 juta.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo juga telah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Dana tersebut akan dipergunakan sebagai jaringan pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi.
Ganjar menjelaskan, jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, Ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
Sebagai satu contoh, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin, terdampak pandemik virus Corona Covid-19.
Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warga selama pandemi Corona Covid-19.
“Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya,” katanya dikutip dari liputan6.com.
Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan total anggaran yang dikucurkan penanganan Covid-19 sebesar Rp 16,5 triliun.
Angka ini terdiri dari Rp 3,2 triliun berupa bantuan tunai dan pangan, Rp 13 triliun bantuan proyek padat karya kepada masyarakat.
Menurut dia anggaran sebesar Rp 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dikucurkan langsung dari anggaran milik pemeritah provinsi. Sedangkan sisanya dibantu 27 pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat.
“Sebagian kota dan kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan – kekurangan jika memungkinkan. Nah, Rp 500 ribu yang akan kami hadirkan secepatnya kalau lancar,” kata dia di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (3/4/2020) dikutip dari liputan6.com.
Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5 juta jiwa dengan angka kemiskinan 15 persen telah menganggarkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1 triliun.
DKI Jakarta menyediakan dana Rp 3 triliuan dengan jumlah penduduk 10.47 juta jiwa, Jawa Tengah Rp 1,4 triliun dengan jumlah penduduk 39,29 Juta jiwa dan Jawa Barat Rp 16,5 triliun jumlah penduduk 46.49 juta jiwa.
Anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Aceh itu diambil berdasarkan pada penyisiran APBA 2020 yang tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga dialihkan untuk menghadapi pandemic corona di Serambi Makkah.
Melalui Perpres 54 tahun 2020, tentang perubahan postur dan rincinan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2020, telah memangkas transfer dana Otsus untuk Aceh yang jumlahnya hingga Rp 800 miliar lebih.
Ploting anggaran Rp 1 triliun yang diajukan oleh Pemerintah Aceh melalui revisi APBA 2020, diharapan dapat fokus pada penanganan Covid-19, yakni soal infrastruktur kesehatan, berupa alat-alat medis, serta insentif bagi tenaga medis dan kesehatan.
Dana itu juga dapat dipergunakan untuk memberikan stimulus terhadap sektor UMKM, serta jaring pengaman sosial, bagi masyarakat miskin terdampak covid-19. Jika provinsi ini menerapkan skenario terburuk sebagai upaya pencegahan, yakni melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Nova, skema yang telah dibuat menghadapi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp 500 ribu per bulan per KK.
Meskipun Nova mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program bantuan lainnya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan program Social Safety Net.
“Jangan sampai nanti satu KK dapat tiga skema dan ada yang lain tidak dapat,” tegasnya.
Kata Nova, skemanya boleh diberikan sembako, bila memungkin juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Baik itu berupa sembako sebagian dan selebihnya diberikan uang tunai.
“Nanti akan diumumkan oleh Kadinsos Aceh,” jelasnya.
Program Social Safety Net mulai disalurkan sejak April hingga pandemi Covid-19 ini berakhir. Targetnya bantuan ini akan diberikan hingga September 2020. Bila darurat Covid-19 ini belum berakhir, Pemerintah Aceh juga telah mempersiapkan skenerio lainnya.
Meskipun Nova belum menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan bila hal terburuk terjadi akibat pandemi Covid-19. Yang pasti, Nova berjanji akan terus berupaya untuk menanggulangi wabah penyakit menular ini yang sudah ditetapkan pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Penulis: A.Acal
