BANDA ACEH (popularitas.com) – Ketua Umum Kadin Pusat, Roesan Perkasa Roeslani, menegaskan saat ini pemerintah Indonesia dan Presiden RI Joko Widodo, hanya mengakui ada satu Kadin. Kadin yang dimaksud saat ini merupakan organisasi pengusaha yang dipimpin oleh Rosan P Roeslani.
Hal ini ditegaskannya pada saat Rapimnas Kadin yang dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.
Penegasan Roesan ini disampaikan sehubungan dengan isu eksistensi Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah untuk semua tingkatan, baik Kadin Indonesia, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten Kota, yang beberapa waktu belakangan ini diganggu oleh munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi maupun simbol yang sama dengan Kadin.
Menjawab isu yang membingungkan sebagian kecil stakeholder tersebut, Ketum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengembangkan senyumnya dengan gestur santai. Didampingi Anindya N. Bakrie selaku Waketum Kadin Indonesia Bidang OKK dan para Ketum Kadin Provinsi se-Indonesia, Rosan menjabarkan jawabannya dengan beberapa fakta terkait hal tersebut.
Pertama, kata Rosan, organisasi Kadin hanya ada satu yang diakui oleh Presiden RI dan jajaran pemerintahan Pusat sampai daerah, yakni Kadin Indonesia yang dipimpin Ketum Rosan P. Roeslani. Rosan sendiri terpilih dalam Munas Kadin Indonesia tahun 2015 di Bandung.
Kedua, kata Rosan lagi, Kadin Indonesia mengajak Kadin Daerah agar tidak membuang waktu dan energi untuk meladeni manuver pihak lain yang mengaku sebagai “Kadin”. Namun, Rosan mengajak Kadin di daerah untuk memanfaatkan waktu dan energi positif guna meningkatkan peran dan layanan organisasi kepada anggota.
Ketiga, beber Rosan, Kadin Indonesia telah dan terus membangun komunikasi dengan para stakeholder termasuk Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, dan para Gubernur guna meningkatkan eksistensi Kadin di daerah. Salah satu upaya tersebut adalah Kadin Indonesia, hari ini telah meneken MoU dengan DPD RI dan Menteri BUMN untuk meningkatkan ekonomi daerah dan mewajibkan perusahaan-perusahaan di bawah BUMN menjadi anggota Kadin.
Keempat, upaya lain dalam membangun kemitraan Kadin dengan pemerintahan di daerah adalah melalui pemberian apresiasi kepada sembilan gubernur dan beberapa bupati serta wali kota yang telah berhasil memberikan layanan terbaik bagi iklim dunia usaha. Wujud apresiasi tersebut diwujudkan dalam Kadin Award, yang diserahkan Selasa, 3 Desember 2019 siang.
Kelima, tambah Rosan, guna mempercepat pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, pemerintah menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Sebagai Ketua Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani akan melibatkan Kadin Daerah beserta Gubernur/ Bupati Walikota.
Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, menambahkan, keberadaan organisasi pengusaha di daerah saat ini harus lebih banyak melahirkan gagasan dalam kemintraanya dengan pemerintah. Sebab itu, pihaknya mengajak semua pihak, untuk memberikan ide dan inovasi dalam kerangka berusaha, yang kesemuanya sebagai kontribusi pengusaha dalam membantu pemerintah di provinsi ujung pulau Sumatera ini.* (RED)
