– Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritik keras pernyataan Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengancam pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Kata Refly, tidak seharusnya institusi TNI sebagai alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Yaitu menjadi alat pertahanan berdasarkan konsitusi, tidak harus terlibat dengan perselisihan di masyarakat sipil.
“TNI bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat, bukan kelompok yang turut berpartisipasi dalam politik, sebagaimana terjadi pada masa orde baru dan orde lama,” kata Refly Harun melalui youtube miliknya, Jumat (20/11/2020).
Refly meminta, TNI harus betul-betul netral dalam politik. Bila hendak berpolitik, maka harus terlebih dahulu pensiun dari institusi TNI. Karena militer betul-betul tidak boleh terlibat dalam urusan sipil.
Karena itulah, sebutnya, kalau ada pernyataan Pangdam Jaya bila perlu FPI dibubarkan. Itu tidak dibenarkan dilakukan oleh TNI. Kalau pun mereka kelompok yang melanggar hukum, sebagai negara hukum harus ada proses penegahan hukum.
“Ada proses pengadilan, membuktikan kesalahan dan eksekusi pembubaran bukan oleh TNI. Pembubaran oleh Menteri Hukum dan HAM kalau berbentuk yayasan dan Mendagri kalau organisasi ini hanya sekedar terdaftar,” ucapnya.
Refly menyebutkan tidak boleh main hakim sendiri, apa lagi kalau ada adu kekuatan. Seperti show off force ditunjukkan oleh TNI atau pangdam.
“Itu tidak boleh. Karena kita cinta dengan negara ini, cinta dengan TNI dan kita cinta dengan tata negara yang baik, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Lanjutnya, kalau ada masyarakat atau kelompok tertentu melanggar hukum, ia mempersilakan untuk dilakukan penegakan hukum.
Ia berharap tidak ada upaya dari siapapun untuk mengadudomba antara kelompok sepil, seperti FPI dengan TNI, karena ini sangat berbahaya mengundang militer dalam permasalahan-permasalahan masyarakat sipil.
Oleh karena itu, ia meminta presiden sebagai pemimpin harus memastikan kepemimpinan negara ini berjalan baik. “Presiden tidak boleh, tidak percaya diri, akibatnya dimanifestasikan itu dengan melibatkan TNI untuk membungkam kelompok-kelompok sering mengkritik kepada presiden,” kritiknya.[]
