POPULARITAS.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Regional Aceh mengadakan rapat kerja dengan DPR Aceh, Sabtu (12/2/2022).
Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka penyampaian kualitas layanan BSI Regional Aceh.
Regional CEO BSI Aceh, Wisnu Sunandar menjelaskan pihaknya telah berhasil melakukan penyatuan sistem pada tanggal 01 November 2021 dan saat ini pelayanan BSI di Aceh telah berjalan dengan baik.
BSI Regional Aceh juga terus melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh nasabah di Aceh.
“Kami merasa terhormat diundang oleh DPR Aceh dan BSI Aceh memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Aceh merupakan daerah yang sangat istimewa dan kami hadir disini juga sebagai entitas untuk menjalankan Qanun,” kata Wisnu dalam pertemuan tersebut.
Wisnu menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRA/ DPRK, Alim Ulama, Teungku, Abu, Waled dan seluruh Masyarakat Aceh yang telah mendukung penuh keberadaan BSI sejak awal dilahirkan pada 1 Februari 2021 hingga sekarang.
“Kami berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga keberadaan BSI dapat menjadi akses solusi keuangan syariah, khususnya masyarakat di Aceh.”
Di usianya yang baru menginjak 1 tahun, BSI terus meningkatkan kualitas layanan seperti pembiayaan yang sehat, akselerasi digital, serta penghimpunan dana pihak ketiga.
Pembiayaan yang sehat pada segmen konsumer, korporasi, menengah, kecil dan mikro (UMKM), gadai emas dan kartu pembiayaan.
Dirinya juga mengatakan BSI Regional Aceh juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan perhatian dalam menumbuhkembangkan UMKM, di mana BSI telah menghadirkan UMKM Center di Banda Aceh.
Pada tahun 2021 BSI Regional Aceh diberikan target untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1,4 triliun. Dari target itu, BSI Aceh berhasil menyalurkan Rp 1,6 triliun, di mana melebihi target yang ditentukan BSI Pusat. Untuk tahun 2022 ini, BSI Regional Aceh mendapat kuota KUR sebesar Rp 2,4 triliun.
“Dengan penyaluran KUR untuk sektor UMKM ini, kami ingin bersinergi dan menjadi dominan kontributor untuk membantu mengakselerasi pembangunan ekonomi Aceh,” tegas Wisnu.
Akselerasi digital menjadi kunci BSI untuk terus bergerak mengikuti perubahan perilaku nasabah yang serba dinamis, cepat dan aman. Hal ini terlihat dari keseriusan perseroan menggarap kanal digital BSI Mobile dan E-Channel. Jumlah transaksi kumulatif BSI Mobile BSI regional Aceh adalah 24,14 juta dengan jumlah volume sebesar Rp. 46,24 trilun.
Selain itu, kata Wisnu, BSI Aceh yang saat ini memiliki 700 ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di seluruh Aceh, telah melakukan penggantian terhadap 223 mesin ATM, termasuk di dalamnya 58 mesin CRM (ATM Setor Tarik). Penggantian dilakukan pada mesin ATM magnetic stripe menjadi ATM Chip. Harapannya hal ini akan mencegah terjadinya skimming dan tidak ada kendala lagi dalam bertransaksi, karena semua kartu ATM pun sudah digantikan menjadi Kartu ATM chip. Dan ke depan akan datang 62 mesin ATM baru, ini program di tahun 2022. Dan bisa saja terus bertambah sesuai kebutuhan, ungkap Wisnu.
Wisnu juga menambahkan, per 31 Desember 2021, BSI Aceh telah mengakuisisi 6.867 agen BSI SMART yang sebelumnya merupakan Agen BRILink di seluruh Aceh. Dari 6.867 agen, terdapat 4.798 agen menggunakan device BSI Smart Mobile dalam bertransaksi, dan 2.069 agen mendapatkan mesin EDC baru yang bisa berfungsi untuk tarik-setor tunai sehingga bisa digunakan untuk penyaluran bantuan sosial.
Wisnu juga menambahkan, BSI yang merupakan bank devisa, juga dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk LC (Letter of Credit) / SKBDN (Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri) untuk para pelaku ekspor impor atau pengusaha di Aceh. Karena BSI bank devisa, kami bisa jual valas-nya (valuta asing), bahkan kami bisa melakukan transfer ke luar negeri dalam bentuk multi currency, misalnya tranfer mata uang dollar dikonversi menjadi mata uang negara yang dituju, jadi langsung berganti mata uang.
Ketua Komisi III DPR Aceh, Khairil Syahrial mengatakan rapat kerja dengan BSI tersebut juga akan menjadi bahan masukan yang baik dalam mengimplementasikan Qanun LKS, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya untuk pembiayaan kepada sektor UMKM.
Lebih lanjut lagi, para anggota DPRA berharap kerjasama yang lebih dengan BSI.
“Kami mengharapkan pengembangan ekonomi masyarakat Aceh, kami juga menginginkan kerjasama yang lain antara DPRA dengan BSI,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Komisi III DPRA, Hendri Yono menyatakan apresiasi kepada BSI, yang telah berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam berbagai sektor meskipun usianya baru 1 tahun.
Anggota Komisi III DPRA lainnya meminta BSI untuk terus melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dalam sektor perbankan syariah, sehingga provinsi paling barat Indonesia ini menjadi role model dalam penerapan syariah.
