POPULARITAS.COM – Komisi I DPRA dijadwalkan bertemu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (10/2/2021) besok. Pertemuan ini untuk membahas pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.
“Besok jam 10 sudah ada jadwal di Kemendagri. Jadi Komisi I DPRA bertemu dengan Kemendagri dan lusa Komisi I DPRA juga akan bertemu dengan KPU RI,” ujar Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Ia menjelaskan, selama ini koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat juga sudah berjalan baik. Dahlan mengklaim bahwa sampai hari ini belum ada kendala apapun terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.
“Program jadwal tahapan kita yang sudah disusun oleh KIP Aceh pasti ada ruang Februari sampai dengan April, kalau kita melihat sesuai dengan program jadwal mereka untuk berkoordinasi lanjut soal anggaran,” tutur Dahlan.
“Aggaran kan sangat teknis, dia butuh naskah hibah perjanjian yang itu kewenangannya juga ada di Kemendagri, ada peraturan khusus terkait dengan Kementerian Keuangan, terkait dengan naskah hibah untuk pelaksanaan Pilkada,” sambuh dia.
Terakait soal anggaran, kata Dahlan, Pemerintah Aceh akan menggelar rapat dengan pemerintah kabupaten/kota dan unsur terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat.
“Ini akan melibatkan Kemendagri dan stekeholder terkait lainnya untuk mengkonkritkan bagaimana teknis dukungan anggaran termasuk juga mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Aceh 2022,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh, DPRA, KIP serta DPRK kabupaten/kota sepakat menggelar Pilkada pada 2022 mendatang. Kesepakatan ini muncul dalam rapat koordinasi Pilkada Aceh 2022 di gedung DPRA, Selasa (9/2/2021).
“Tentu kesepakatan ini akan dikomunikasikan dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat dan stakeholder pusat dalam hal ini Kemendagri juga dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Komisi II DPR-RI,” ujar Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.
Ia menjelaskan, secara umum Pilkada Aceh 2022 tak ada persoalan lagi. Hanya ada beberapa persoalan teknis, salah satunya terkait dengan alokasi anggaran. Menurutnya, persoalan anggaran sudah menjadi catatan mereka.
“Ini juga menjadi pointer tadi yang dituliskan dalam kesepakatan ini bahwa dalam waktu dekat ini Pemerintah Aceh akan menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah termasuk juga bupati/walikota,” katanya.
Editor: dani
