POPULARITAS.COM – Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI) Lhokseumawe, melakukan aksi demo di depan kantor wali kota setempat, Rabu (26/1/2022).
Para mahasiswa itu, mulai berkumpul di depan halaman kantor setempat sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam orasinya mereka ingin bertemu dengan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, untuk menyampaikan tuntutannya.
Menunggu hingga pukul 12.30 WIB, para pendemo tak kunjung bertemu dengan Wali Kota Suaidi Yahya, karena sedang tidak ada di kantor.
“Mana wali kota yang sudah kami pilih, ini kan masih hari Rabu, masih jam dinas, kami ingin orasi kami didengar langsung oleh Suaidi Yahya,” kata Koordinator Beni Murdani dalam aksinya.
Alasan mereka berdemo untuk melaporkan secara langsung kepada wali kota terkait dugaan praktik transaksi ilegal jual beli Lembaran Kerja Siswa (LKS) di sekolah dasar yang tersebar di kota setempat.
“Wali murid mengeluh ke kami, tak punya uang beli LKS tapi sekolah mewajibkan beli buku paket LKS di sekolah dengan harga Rp 75.000 per siswa. Ini sudah kita tanyakan juga ke Kadis Pendidikan, mereka menjawab boleh-boleh saja ini kan aneh,” sebut Beni.
Menurut mahasiswa, mereka meyakini bahwa hal itu melanggar Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tak hanya itu mahasiswa menduga Kadis Pendidikan Lhokseumawe, Ibrahim telah melegalkan pungutan liar yang bertentangan pasal 181 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010.
“Dalam UU jelas dilarang, malah kadis bilang boleh-boleh saja. Ini aneh, maka kita meminta kepada wali kota segera menyelesaikan permasalah ini, tapi kita kecewa wali kota tidak ada di kantor,” sebutnya.
Mahasiswa mendesak wali kota segera mutasi Kadis Pendidikan Lhokseumawe dan juga para kepala sekolah yang telah melakukan jual beli LKS di sekolah-sekolah.
Mahasiswa juga meminta agar jaksa turut serta menangani persoalan praktik jual beli LKS di sekolah.
“Apabila tidak ditangani, kami akan melakukan demo lebih besar lagi jika persoalan ini tidak diselesaikan. Sayang sekali masyarakat, persoalan covid 19 belum selesai tapi harus diwajibkan beli buku LKS,” pungkasnya.
