POPULARITAS.COM – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan Pilkada serentak 2024 berlaku di suluruh wilayah NKRI termasuk juga Provinsi Aceh.
Bahtiar mengatakan, hal tersebut merupakan perintah UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.
Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.
Menanggapi soal Aceh, Bahtiar menyebut juga ikut menggelar pilkada serentak 2024 mendatang. Kata dia, itu amanat UU nomor 10 Tahun 2016.
“UU Pilkada berlaku diseluruh wilayah NKRI. Bukan Kemendagri (tak merestui Pilkada Aceh 2022). Tapi itu Perintah UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Bahtiar saat dikonfirmasi popularitas.com, Sabtu (30/1/2021).
Ia menegaskan, Pilkada serentak Tahun 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan Undang-Undang yang ada.
“Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar.
Sebelumnya Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Samsul Bahri mengatakan, pihaknya akan menyerahkan keputusan terkait kepastian pilkada ke penyelenggara Negara baik itu Pemerintah Aceh maupun ke DPR Aceh.
Hanya saja beberapa waktu lalu KIP Aceh juga telah menetapkan tahapan pilkada 2022 yang akan dimulai pada April 2021 mendatang. Samsul bilang, jika tidak ada perubahan regulasi, tahapan pilkada tetap lanjut.
“Kami serahkan semuanya kepada penyelenggara negara/Pemerintah Aceh dan DPRA. Kami KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu bekerja sesuai perintah undang undang,” kata Samsul.
