PIDIE JAYA (popularitas.com) – Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 tahap III mulai disalurkan di Kabupaten Pidie Jaya.
Dari total 222 gampong di daerah hasil pemekaran Kabupaten Pidie itu, sekitar 110 desa diantaranya sudah menyalurkan pada Juni 2020. Kemudian hampir mencapai 50 persen gampong di Pidie Jaya, belum menyalurkan BLT yang bersumber dari dana desa itu hingga 30 Juni 2020.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya, Fakhrurrazi menyebutkan, dalam penyaluran BLT Covid-19 itu, mulai dilakukan pada 20 Juni 2020.
Di mana, dalam penyaluran BLT tersebut, DPMG Pidie Jaya sendiri mengatur skema penyaluran bantuan dampak COVID-19, antara tahap I hingga III.
“BLT tahap III saat ini, hampir 110 desa sudah menyalurkan BLT itu. Dan dalam penyaluran bantuan itu kita skema waktu penyaluran, tahap I pada Mei, tahap II disalurkan pada awal Juni. Kemudian tahap III mulai diproses pada pekan ketiga Juni 2020,” kata Fakhrurrazi, Selasa 30 Juni 2020.
Sedangkan sisa 112 gampong yang belum menyalurkan BLT DD tersebut sambungnya, akan rampung disalurkan pada awal Juli, atau pekan pertama.
Data KPM BLT di tahap III tersebut, angkanya fluktuatif antar desa, di mana ada sejumlah gampong yang penerima berkurang akibat sudah menjadi penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, baik dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta juga ada penambahan.
Masih dia, penyaluran tahap III itu sediri bisa dilakukan usai keseluruhan desa di Kabupaten Pidie Jaya, sudah rampung menyalurkan BLT tahap I dan II. Namun begitu, terdapat satu desa di Kecamatan Trienggadeng, berupa Gampong Meue, yang hingga kini belum menyalurkan BLT tahap II.
Pasal di gampong Meuee, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebanyak 160, pada tahap III, desa tersebut mengusulkan penambahan, sehingga harus dilakukan verifikasi kembali.
“Di Gampong Meue ada penyesuaian data penerima BLT, karena ada penambahan jumlah penerima dari dasar tahap I. Karena tidak logis maka harus diverifikasi kembali oleh perangkat desa,” jelasnya.
Reporter: Nurzahri
