SIGLI (popularitas.com) – Belum genap tiga tahun Roni Ahmad dilantik sebagai Bupati Pidie untuk masa bakti 2017-2022. Ironinya dalam dua tahun berturut-turut, pemerintah daerah setempat rutin membeli mobil untuk kebutuhan dinas bupati.
Tahun 2018, misalnya, Pemerintah Kabupaten Pidie sudah mengucurkan dana sekitar Rp400 juta bersumber APBK untuk pembelian satu unit mobil Toyota Hiace. Mobil tersebut disediakan sebagai tunggangan Roni Ahmad dalam menahkodai daerah setempat.
Pemilihan mobil Toyota Hiace sebagai kendaraan dinas itu diketahui atas permintaan Roni Ahmad sebagaimana dikutip dari laman Pidiekab.go.id.
“Saya tidak suka menggunakan mobil operasional terlalu mewah, karena belum tentu masyarakat akan senang,” kata Roni Ahmad.
Anehnya Pemerintah Pidie kembali mengusulkan dana Rp1 miliar untuk pembelian mobil dinas lainnya di tahun yang sama. Kali ini usulan mobil dinas tersebut lebih mewah dibandingkan sebelumnya, yaitu Mitsubisi Pajero Sport.
Usulan itu disebut-sebut sempat terjadi penolakan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Namun, program pembelian mobil tersebut lolos.
Bahkan pada Desember 2019 lalu, mobil mewah merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4 x 4 AT dengan nilai mencapai Rp673 juta, dari dasar usulan Rp 1 miliar itu sudah nangkring di Pidie dan mulai ditunggangi Bupati Roni Ahmad.
Artinya, terhitung tahun 2018 dan 2019, terdapat dua kali pembelian pembelian mobil dinas untuk Bupati Pidie.
Terkait hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekdakab Pidie, Fazli, berdalih pembelian ulang Pajero Sport karena Hiace tidak dapat diurus untuk plat merah nomor polisi BL 1. Alasannya mobil itu merupakan kendaraan untuk penumpang.
“Jadi saaat 2018 kita hendak mengurus agar keluar BL 1. Jadi Hiace itu tidak keluar BL 1, karena itu mobil penumpang, sehingga yang keluar BL 7024,” kata Fazli saat dikonfirmasi popularitas.com, Sabtu, 19 Januari 2020.
Fazli menyebutkan Toyota Hiace memang bukan kendaraan dinas pemakaian pejabat, hanya seabatas katagori mobil penumpang (Mopen). Sehingga di tahun 2018, pihaknya kembali mengusulkan pembelian mobil dinas lainnya ke DPRK.
“Walaupun sempat tolak tarik, kemudian sudah setuju, otomatis harus kita beli. Kalau tidak, tidak ada BL 1 sampai sekarang kalau tidak kita beli mobil itu (Pajero Sport),” jelas Fazli.
Pihaknya merencanakan mobil Hiace akan dialihkan sebagai mobil full untuk kendaraan dinas luar Bupati Pidie.
Pemerintah Pidie sebelumnya tidak mengetahui kalau mobil Toyota Hiace tidak dapat terdaftar dengan nomor plat BL 1. Hanya saja, saat itu pihaknya langsung membeli tanpa melakukan verifikasi di lapangan.
“Tidak kita bayangkan begitu. Karena bukan teknis kita, pada saat kita urus dengan dealer, ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa itu, kita kembali memikirkan untuk membeli yang lain,” kata Fazli.* (C-005)
