POPULARITAS.COM – Sebanyak 12 kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Dinas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe menggelar pertemuan di ruang rapat DPRK setempat, Kamis (31/3/2022).
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe Jamaluddin, menyampaikan pertemuan tersebut untuk membahas terkait hambatan yang dialami siswa PKL karena beberapa perusahan enggan menampung mereka yang ingin melanjutkan program Prakerin SMK dalam meningkatkan keterampilan siswa di bidangnya.
“Kami mohon DPRK Lhokseumawe untuk memfasilitasi hal ini agar perusahaan bisa menampunganak-anak kita praktek sesuai bidangnya masing- masing,” kata Jamaluddin kepada popularitas.com, Jumat (1/4/2022).
Mengingat manfaat PKL untuk mengenalkan siswa pada lingkungan kerja di dunia industri dan usaha guna mengasah kompetensi serta keterampilan siswa agar profesional ketika mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya.
Dalam kesempatan itu, para kepala menyampaikan selama ini masih ada beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Lhokseumawe menolak menerima siswa PKL, sehingga mereka terpaksa melakukan praktek PKL di luar Kota Lhokseumawe.
“Siswa kita berasal dari kalangan yang kurang mampu jika mereka harus keluardaerah untuk praktek lapangan tentu akan sangat membebani biaya mereka, kamusangat berharap kepada perusahaan yang beroperasi di Lhokseumawe memberikankemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan PKL sebagai wujud pemenuhan bebankurikulum SMK,” ujarnya.
Saat ini siswa SMA, SMK, SLB dalam wilayah Kota Lhokseumawe berjumlah 8.235 siswa dan 4.432 (54%) adalah siswa SMK yang tersebar dalam 10 program keahlian tata busana, teknik komputer dan informatika, teknik otomotif, farmasi dan lain-lainnya.
“Dari itu menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk sekolah SMK tergolong tinggioleh karena itu kami sangat berharap dukungan dari semua pihak termasuk DPRK untuk sama-sama berkontribusi terhadap kemajuan SMK,” sambung Jamal.
Sementara itu, Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Ismail A Manaf menyambut pihaknya akan mendukung dan siap memfasilitasi persoalan tersebut meskipun kewenangan pengelolaan SMA, SMK, SLB di bawah kewenangan provinsi.
Tetapi, kata Ismail, DPRK Lhokseumawe tak menutup mata untuk menanganipersoalan serta hambatan yang dialami siswa SMK.
“Kita bersama Komisi D yang membidangi pendidikan, siap memfasilitasinya. Kami minta agar dinas memetakan hambatan yang dihadapi sekolah kemudian kita coba fasilitasi. Kita akan melakukan pertemuan lanjutan nantinya,” kata Ismail A Manaf.
