News

Peran Disnakermobduk Aceh tingkatkan kompetensi SDM lokal

Tingginya angka pengangguran di Aceh, salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri. Minimnya kegiatan berusaha di Aceh, dan juga rendahnya kompetensi dan skil tenaga kerja di daerah ini, merupakan akar persoalan sendiri yang berkontribusi terhadap daya kerja.
Peran Disnakermobduk Aceh tingkatkan kompetensi SDM lokal
Pembukaan Kegiatan Pelatihan Teknisi HP di UPTD BLK Kab. Bireuen (Selasa/ 27 Juli 2021)

POPULARITAS.COM – Tingginya angka pengangguran di Aceh, salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri. Minimnya kegiatan berusaha di Aceh, dan juga rendahnya kompetensi dan skil tenaga kerja di daerah ini, merupakan akar persoalan sendiri yang berkontribusi terhadap daya kerja.

Diakui, keterbatasan dan kompetensi tenaga kerja di Aceh merupakan problematika, dan hal tersebut secara nyata menyumbang banyaknya masyarakat yang tidak bekerja, dan menjadi pengangguran.

Hal tersebut, terbukti dengan banyak perusahaan-perusahaan di Aceh , yang lebih memilih menggunakan memakai tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini menjadi faktor bahwa kualitas tenaga kerja di provinsi ini kalah bersaing, dan tidak memiliki kompetensi yang lebih baik.

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh terus melakukan upaya-upaya untuk menciptakan tenaga kerja terampil dan profesional agar dapat bersaing di dunia kerja.

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakermobduk Aceh, Aswar R Paya mengatakan bahwa rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal disebabkan beberapa hal.

Di antaranya, lulusan sekolah vokasi atau pelatihan vokasi kurikulumnya belum sepenuhnya berbasis pasar dunia usaha dan industri serta pelatihan yang dilakukan oleh institusi pelaksana terkait masih rendah melibatkan pengusaha pasar dunia usaha dan industri.

Sebab lainnya, kata Aswar, pola rekrutmen peserta pelatihan masih konvensional atau belum dipublikasi secara luas melalui media resmi atau media sosial serta saranan dan pra saranan pelatihan vokasi masih terbatas.

Akibatnya, terang Aswar, lulusan pelatihan (vokasi) belum mampu mengisi pasar kerja yang ada dia Aceh, terlebih persaingan dengan tenaga kerja luar sangat tinggi di zaman sekarang ini. Sehingga, tenaga kerja di berbagai perusahaan yang Aceh masih ada dari luar.

“Akibat lainnya adalah banyak produk luar mendominasi pasar di Aceh, Aceh jadi komsumsi bukan suplayer, dan perekonomian di Aceh sulit berkembang, pengangguran tinggi,” tutur Aswar, Rabu (8/12/2021).

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah di semua level mulai dari kabupaten hingga provinsi perlu terus berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan semua pihak.

Aswar menyampaikan, upaya untuk meningkatkan tenaga kerja Aceh yang terampil dan profesional bisa dilakukan dalam tiga tahap, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Aswar menilai pentingnya memperkuat SDM atau ASN yang melaksanakan program pelatihan melalui bimtek-bimtek singkat baik di Aceh atau luar Aceh.

Kemudian, program pelatihan vokasi yang dirancang harus berkebutuhan pasar. Proses peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Aceh melalui program pelatihan dan pemagangan harus melibatkan dunia usaha dan industri.

Selanjutnya, terang Aswar, membuat petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pelatihan yang berbasis sumber pengembangan potensi sumber daya alam di Aceh dan melibatkan dunia usaha dan industri di Tanah Rencong.

“Membangun pola rekrutmen calon peserta pelatihan yang bebasis online melalui website khusus,” ucap Aswar.

Sementara jangka menengah, lanjut Azwar, pemerintah perlu melakukan akreditasi berbagai lembaga pelaksanaan pelatihan, baik swata maupun milik pemerintah kabupaten/kota.

Lalu, meningkatkan kapasitas SDM atau instrukur tenaga pengajar pada lembaga pelatihan dengan melibatkan komunitas profesional maupun praktisi.

“Dan melakukan kerja sama lintas SKPA untuk mencapai tujuan,” kata Aswar.

Adapun jangka panjang, lanjut dia, pemerintah perlu memperkuat infaktur pelatihan yang berbasis sumber daya alam Aceh dan bekerja sama dengan berbagai intitusi pendidikan formal dan non formal untuk menyamakan persepsi dalam menyiapkan calon tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar.

Agar solusi tersebut terwujud, Aswar menilai proses rekrutmen pelatihan vokasi harus terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak terutama bagi yang membutuhkan dan sistem rekutmen peserta pelatihan harus selektif.

“Artinya hanya calon-calon yang bener-bener siap (semangat untuk dapat pekerjaan) yang diikutkan dalam program pelatihan terseburt,” ujarnya.

Aswar menyampiakan bahwa upaya tersebut harus melibatkan lintas instansi, baik pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, komunitas dan lain-lain.

“Dan harus fokus, sinergis dan lepaskan ego sektoral,” jelas Aswar.

Arah Kebijakan dan Strategi

Aswar menambahkan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja menjadi target dalam arah kebijakan dan strategi ketenagakerjaan Aceh tahun 2017-2022.

Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan industri serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pada tahun anggaran 2022 mendatang, kata Aswar, Disnakermobduk Aceh akan menggelar sejumlah terobosan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Aceh, di antaranya pelatihan kompetensi pada BLK maupun LPK sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kemudian, pelatihan di tempat kerja atau lebih dikenal pemagangan, mengembangkan potensi wilayah melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam hal nilai tambah komoditas.

Selanjutnya, membuka jaringan kerja di luar provinsi Aceh, diawali dengan pola pemagangan, memperluas lapangan pekerjaan keluar negeri, dan sinkronisasi seperti proses dari hulu hingga hilir, identifikasi kebutuhan yang melibatkan semua pihak.

“Kemudian juga meningkatkan SDM Kepelatihan (Instruktur) dan akreditasi kelembagaan,” tutur Aswar.

Aswar berharap, para pekerja yang telah terlatih ini nantinya dapat bekerja di semua sektor di Aceh dan Indonesia umumnya, sesuai keahlian masing-masing.

Dia menyampaikan bahwa peluang kerja di Aceh saat ini masih terbuka lebar, seperti KEK Arun Lhokseumawe, 4 kawasan industri; Ladong, Lampulo, Bireuen, dan Langsa.

Kemudian, 3 kawasan strategis pariwisata seperti Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Lalu, pulau terluar seperti Pulau Banyak dan Simeulue.

“Jadi peluang kerja sangat besar, ini tergantung pada kita semua bagaimana kesiapan tenaga kerja kita,” demikian Aswar.

Berbagi Pengalaman

Pelaksana Tugas (Plt) Kadisnakermobduk Aceh, Erwin Ferdinansyah mengakui masih ada tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan di provinsi ini.

Selain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, kehadiran tenaga kerja asing ini diharapkan dapat memberi efek positif bagi tenaga kerja lokal.

Erwin menjelaskan bahwa pihaknya mewajibkan setiap tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja lokal saat bekerja. Sehingga, skil-skil yang dimiliki tenaga kerja asing ini bisa ditransfer ke tenaga kerja lokal.

“TKA asing yang mau kerja di Aceh, kalau memang mereka punya skil, dia harus didampingi sama tenaga kerja lokal, nanti dia harus mengeluarkan kemampuan dia ke tenaga lokal,” ucap Erwin.

Peran Disnakermobduk Aceh tingkatkan kompetensi SDM lokal
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Erwin Ferdinansyah

Selain itu, terang Erwin, Disnakermobduk Aceh juga telah menggelar pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Para peserta pelatihan diprioritaskan bagi mereka yang usianya masih produktif.

“Banyak pelatihan yang kita bikin, ada pelatihan editor digital, mekanik, nanti setelah pelatihan kita magangkan, contoh kita ada kerja sama dengan yang Lampulo, kita kerja sama ke Riau, (perusahaan migas), terus ke Medan kawasan industri, kita magangkan anak-anak kita di sana,” tuturnya.

Dikatakannya, upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal telah memberikan pengaruh positif pada jumlah pengangguran. Dari data BPS, terang Erwin, tingkat pengangguran terbuka pada 2020 mencapai 167 ribu orang.

Sementara pada 2021, lanjut Erwin, mengalami penurunan sekitar 8 ribu atau menjadi 159 ribu orang. Ini menandakan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal memberi efek positif dalam menekan jumlah pengangguran di Aceh.

“Di 2021 sudah turun sekitar 8 ribu pengangguran tingkat terbuka, itu berdasarkan data BPS. Jadi kita tetap komit tingkatkan kompetensi anak-anak Aceh, terutama yang usia kerja,” ucapnya. (***)

Shares: