POPULARITAS.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) terus melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesejahteraan warga transmigan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakermobduk Aceh, Erwin Ferdinansyah mengatakan, dalam kurun waktu 2018-2020, pihaknya aktif merealisasikan penempatan masyarakat transmigrasi di sejumlah wilayah di provinsi paling barat Indonesia itu.
Berdasarkan data, terang Erwin, ada 202 kepala keluarga dan 880 jiwa yang terealisasikan dalam penempatan masyarakat transmigrasi di Aceh dalam kurun waktu 2018-2020. Semua proses ini menggunakan APBA.
Secara keseluruhan, tambah Erwin, jumlah penduduk transmigrasi yang teralisasi dalam kurun 1975-2019 mencapai 45.371 KK/187.6667 jiwa. Proses ini menggunakan APBN dan APBA.
“APBA ini hanya untuk transmigrasi lokal, sementara transmigrasi dari pulau Jawa menggunakan APBN,” jelas Erwin, Selasa (7/12/2021).
Dia merincikan, dalam kurun 2018-2020, ratusan tranmigrasi itu ditempatkan di sejumlah kawasan di Aceh, yakni Bandar Baru dan Bandar Dua di Kabupaten Pidie Jaya. Langkahan di Kabupaten Aceh Utara, Karang Baru di Aceh Tamiang.
Kemudian, tambah Erwin, Sungai Mas di Kabupaten Aceh Barat, Darul Makmur di Nagan Raya, Teupah Selatan di Simeulue, dan Tangse di Pidie.
Dikatakan Erwin, untuk tahun 2021 penempatan transmigrasi ditiadakan sementara waktu, karena Pemerintah Aceh kini sedang fokus meningkatkan kawasan transmigrasi yang telah dibangun sebelumnya hingga menjadi sebuah kawasan yang strategis.
Oleh karena itu, kata Erwin, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat transmigran dikumpulkan di Banda Aceh pada Selasa (7/12/2021) dalam kegiatan rapat koordinasi.
Dalam rapat tersebut, pihaknya menampung keluhan-keluhan yang dialami transmigran selama ini, demi perbaikan di masa yang akan datang.
“Jadi kalau untuk bangun baru kemungkinan kecil, karena transmigrasi lokal ini, terutama untuk berdayakan eks-eks kombatan ini supaya mereka bisa memaksimalkan sistem kawasan transmigrasi,” kata dia.
Erwin menjelaskan, peningkatan kawasan transmigrasi dilakukan dengan membangun sarana dan pra sarana serta fasilitas-fasilitas yang memadai.
Pemerintah Aceh berharap, dengan adanya peningkatan kawasan transmigrasi, kesejahtaraan masyarakat transmigran juga meningkat.
“Semua pra sarana di kawasan transmigrasi harus memadai, baik salurannya, air bersihnya, sehingga penduduk transmigrasi ini kesejahteraannya akan meningkat,” ucap Erwin.
Erwin menyampaikan, dengan anggaran yang tersedia dalam APBA, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya-upaya dalam menata kawasan transmigrasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Serambi Mekkah.
“Ke depan, mudah-mudahan dengan anggaran tersedia, walaupun tidak banyak, kami akan coba tetap memaksimalkan lah anggaran yang minim ini untuk mendukung masyarakat yang ada di transmigrasi sehingga kesejahteraan mereka tetap terjamin,” tutur Erwin.
Butuh Dukungan Semua Pihak
Erwin menyadari bahwa membangun kawasan transmigrasi yang memadai tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Pemerintah Aceh, melainkan butuh dukungan semua pihak.
Oleh karena itu, kata Erwin, dukungan dari pihak legislatif baik DPRA maupun DPR RI, lembaga swadaya masyarakat serta pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu.
“Butuh dukungan memang, tidak hanya pemerintah, tapi dari LSM, dari pihak legislatif, di sini mungkin DPRA, kalau pusat ada kementerian, ada pihak-pihak DPR RI,” kata Erwin.
Dia menyampaikan, kalau hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah provinsi saja, pembangunan kawasan transmigrasi itu tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan.
“Perlu dukungan-dukungan dari semua pihak lah untuk tentang transmigrasian ini, banyak lokasi-lokasi tranmigrasi yang masih memutuhkan pra sarana-sarana yang layak lah,” tutur Erwin.
Sarana dan Pra Sarana Kunci Kesejahteraan
Erwin menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci kesejahteraan bagi masyarakat transmigrasi. Dengan fasilitas yang memadai, masyarakat trans bisa melakukan suatu usaha yang menghasilkan rupiah.
Untuk kawasan transmigrasi daerah pegunungan misalnya, mereka bisa memanfaatkan lahan yang disediakan pemerintah untuk berkebun, seperti perkebunan sawit, karet, dan tanaman-tanaman lainnya.
Demikian juga masyarakat di kawasan transmigrasi persawahan, mereka bisa memanfaatkan lahan sawah untuk bercocok tanam.
Selain untuk kebutuhan sehari-hari, hasil dari panen ini juga bisa dijual yang dapat menghasilkan rupiah.
Oleh karena itu, terang Erwin, prasarana seperti saluran irigasi dan akses untuk mengangkut hasil panen itu harus memadai.
“Jadi semua harus berbasis kawasan trans, sebab lokasi transmigrasi itu memang harus layak, di situ layak untuk pertanian, layak untuk peningkatan ekonomi dan lain-lain,” kata Erwin.
Realisasi Sertifikat Tanah
Selain menyiapkan kawasan transmigrasi, Disnakermobduk Aceh selama ini juga aktif merealisasikan sertifikat-sertifikat tanah bagi warga transmigran. Meski di tengah pandemi Covid-19, realisasi sertifikat ini ini terus dipacu.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Aceh mencatat bahwa pihaknya telah melakukan penyertifikatan lahan untuk eks kombatan GAM seluas 641 hektare pada tahun 2021. Lahan ini sebagian besar berada dalam kawasan transmigrasi.
Berdasarkan data dari Kanwil BPN Aceh, ratusan lahan tersebut berada dalam empat bidang dan tersebar di Aceh Utara dan Pidie Jaya. 641 hektare lahan ini masing-masing 441 hektare di Pidie Jaya dan 200 hekatare di Aceh Utara.
Erwin menyampaikan, pensertifikatan lahan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sesuai data yang ada. Dalam hal ini, Disnakermobduk Aceh juga selalu melakukan koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Hal itu, kata Erwin, agar pensertifikatan tanah itu sesuai dan tepat sasaran. Sehingga, kesejahteraan bagi eks-eks kombatan GAM bisa tercapai.
“Ini butuh koordinasi juga antara Disnakermobduk dengan pihak terkait, mungkin itu BRA, Dinas Sosial, mungkin kabupaten/kota yang punya data untuk perpindahahan tramigrasi lokal ini, supaya tempat sasaran,” demikian Erwin.
Mewujudkan Kawasan Transmigrasi yang Aman
Dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang aman, Disnakermobduk Aceh juga melakukan sejumlah upaya-upaya. Salah satunya pencegahan dari bahaya serangan gajah liar terhadap tanaman dan kawasan penduduk.
Disnakermobduk Aceh bersama BKSDA Aceh serta Fauna & Flora Internasional’s Indonesia Programme di Aceh telah memasang power fencing atau kawat kejut di salah satu kawasan transmigrasi di Tangse, Kabupaten Pidie, Minggu (22/11/2021).
Menurut Erwin, pagar kejut listrik tersebut dipasang untuk menghalau gajah liar supaya tidak masuk ke permukiman warga. Erwin menyadari bahwa konflik manusia dengan gajah kerap terjadi, khususnya di kawasan permukiman transmigrasi.
Hal tersebut, kata Erwin, karena lokasi kawasan transmigrasi berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Di Tangse, ada beberapa UPT yang masuk dalam peta rawan konflik gajah liar dengan manusia.
Masing-masing adalah UPT Paya Guci, UPT Geumpang SP 3 dan SP 5 di Pidie. Lalu, UPT Panton Limeng di Pidie Jaya, UPT Jalung di Bener Meriah, UPT Pameu SP 3 di Aceh Tengah, UPT Lubok Pusaka di Aceh Utara, dan UPT Ketubong Tunong di Nagan Raya.
Dengan anggaran yang ada dalam APBA 2021, kata Erwin, Disnakermobduk Aceh memasang pagar kejut listrik di lokasi UPT Paya Guci, Kecamatan Tangse, Pidie. Proses pemasangan telah dimulai sejak Agustus 2021.
“Sebelum dipasangi, kami telah melakukan survei untuk menentukan jalur pemasangan yang menjadi lintasan yang digunakan gajah menuju permukiman warga, semoga dengan adanya pagar kejut ini, masyarakat transmigrasi bisa hidup nyaman,” ucap Erwin. (***)
