“Kita harap masyarakat jujur. Jangan sampai kita jadi mesin pembunuh. Kalau saya katakan OTG itu mesin pembunuh, terhadap orang-orang yang masih tidak terindikasi,” ujar politikus PNA itu.
Dalam kesempatan itu, Rezal juga mengatakan bahwa Pemerintah Aceh, terutama dinas terkait hanya sibuk menyatakan wacana menutup perbatasan. Namun, hampir satu bulan wacana itu belum dijalankan.
“Wacana sudah capek. Mereka selalu akan mempersiapkan. Tetapi sampai hari ini masih longgar. Kemarin saya masih komunikasi juga ke teman-teman DPR yang dapil sana. Masih sangat longgar perbatasan,” katanya.
Komisi V DPR Aceh, kata Rezal, sudah beberapa kali memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan soal protokol kesehatan di perbatasan Sumut. Namun, mereka selalu memberi harapan bahwa perbatasan akan segara ditutup.
“Sudah kami katakan, di perbatasan itu bukan hanya modal untuk cek suhu dengan termometer. Tetapi harus menjalankan standar WHO, ada protokol kesehatan,” jelasnya.
Komisi V DPR Aceh berharap Dinas Perhubungan Aceh bersama pemangku kepentingan lainnya termasuk TNI/Polri agar segera mengambil langkah-langkah untuk menutup perbatasan, seperti yang dilakukan pada Idul Fitri lalu.
“Ini tidak ada kompromi lagi, jangan bilang ini sedang kita rencanakan. Kami harap Plt Gubernur Aceh kalau kepala dinasnya tidak mampu, evaluasi saja kepala dinasnya. Kalau memang kerja tidak becus di perbatasan,” harapnya.
Rezal juga menanggapi apresiasi Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Aceh yang dianggap sukses menangani pandemi Covid-19. Menurut Rizal, apresiasi itu berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.
“Apresiasi sah-sah saja, tetapi ini kan kontrafiktif dengan kejadian di lapangan. Artinya saat Pemerintah Aceh dapat apresiasi dari presiden, di situ dapat peningkatan signifikan jumlah Covid-19 yakni mencapai 27 kasus,” ujar Rezal.
“Ini kan ada yang salah terhadap penanganan Covid-19 di Aceh, skemanya tidak benar. Kita harap tim gugus harus betul-betul bekerja, terutama perbatasan,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Fadhil
