BANDA ACEH (popularitas.com) – Rapat kerja teknis, antara Kadin Aceh, dan jajaran unsur pimpinan pemerintah provinsi, melakukan rapat kordinasi teknis, untuk menyamakan persepsi, dan arah kebijakan pembangunan kedepan terutama solusi dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.
Rapat kordinasi teknis, yang diselenggarakan di aula P2K Kantor Gubernur Aceh, dihadiri langsung oleh Plt Nova Iriansyah, Sekda Aceh, serta seluruh jajaran kepala SKPA. Sementara itu, dari Kadin, dihadiri langsung oleh Ketua umum, Makmur Budiman, serta pengurus organisasi pengusaha tersebut.
Dalam amanatnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, persoalan utama yang saat ini menjadi agenda penting pihaknya, adalah masalah isu kemiskinan dan pengangguran. “Untuk itu Kadin harus menjadi mitra dan tendem pemerintah daerah, untuk bergerak dalam mengatasi hal tersebut,” katanya.
Nova memaparkan, keberadaan dana otonomi khusus yang hadir sejak 2008, yang selama ini diberikan kepada provinsi Aceh, secara efektif telah digunakan untuk menggerakan berbagai sektor dalam upaya pengentasan kemiksinan. Hal ini terlihat, dari statistik, yakni pada tahun 2008, jumlah kemiskinan di provinsi ini, sebesar 26,65 persen. Dan saat ini, Maret 2019, angknya hanya tinggal 15,32 persen. Itu berarti, dalam kurun waktu 2008-2019 atau 11 tahun, telah terjadi penurun angka kemiskinan yang signifikan, yaitu 11,33 persen.
Tentu pencapaian 11 persen dalam kurun waktu 11 tahun tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, dan ini terjadi berkat kerjasama semua pihak, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga sektor private, dan dunia usaha yang telah berinvestasi di daerah ini.
“Kita akui, angka 15,32 persen, angka kemiskinan saat ini, masih relatif tinggi, dan untuk itu, dirinya, selaku pimpinan di Provinsi Aceh, telah melakukan berbagai inovasi, dan juga pemanfaatan anggaran daerah, agar lebih selektif, efektif, serta tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat terus menekan laju angka kemiskinan tersebut,” katanya.
Keberadaan Kadin Aceh saat ini, kata Nova, merupakan mitra penting pemerintah daerah. Sebab, penciptaan lapangan usaha, investasi, dan juga tumbuh kembangnya sektor bisnis dan usaha lainnya, merupakan peran dari pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut.
“Untuk mencapai arah tersebut, Pemerintah Aceh dan Kadin, harus secara bersama mengupayakan peningkatan investasi dalam negeri,’ kata Nova.
Peningkatan sektor investasi, terutama dari sektor Permodalan dalam negeri atau PMDN, sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja di provinsi ini.
Arah selanjutnya, jelas Nova, pihaknya menekankan, pentingnya keberadaan dana desa, guna diarahkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan sektor UMKM.
Upaya lainnya, Pemerintah Aceh terus mendorong langkah kerjasama luar negeri terutama kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT GT.
Selain itu juga, terang Nova, Pemerintah Aceh, saat ini tengah fokus dalam pengembangan kawasan industri Aceh (KIA) Ladong. Dan pihaknya, kata Nova, merencanakan menjadikan kawasan tersebut sebagai industrial state, dan kota satelit baru di areal Banda Aceh dan Aceh Besar.
Dan untuk menghidupkan kawasan ini, keberadaan pengusaha Aceh merupakan faktor penting. Sebab, lanjut Nova, tugas utama pemerintah adalah fungsi kordinasi, dan regulasi.
“Pemerintah tidak bisa berbisnis, untuk itu, Kadin harus jd motor penggerak menghidupkan kawasan ini,” sebutnya.
Penguatan industri pariwisata, sebut Nova, saat ini juga menjadi fokus dan perhatian pemerintah Aceh. Karena itu, arah investasi untuk sektor ini akan terus ditingkatkan.
Begitu juga optimalisasi CSR atau corporate social responsibility, keberadaan dana tersebut, harus benar-benar dimaksimalkan untuk menggerakan perekonomian masyarakat, khususnya sektor UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali menekankan jajarannya, untuk menjadi pelayan yang baik, terutama aspek-aspek perizinan, untuk memudahkan tumbuh dan kembangnya dunia usaha di provinsi ini.
Sementara itu, Ketua umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, mengatakan, tantangan kedepan dunia industri dan investasi di daerah ini, adalah kesiapan sumber daya manusia, dan keberadaan tenaga trampil. Harus kita akui, katanya, pola pendidikan di Aceh, belum diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
Untuk itu, Kadin Aceh akan membangun training centre atau pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, serta bersama dengan Dinas Pendidikan, konsep pendidikan vokasi.
Kadin juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan Aceh, untuk melakukan upgrade terhadap alat laboratorium dan juga perbengkelan di seluruh SMK di Aceh, dengan mengarahkan pada peserta didik siap kerja.
Pihaknya juga menyarankan, agar, kelas SMK internasional juga dibuka di Aceh, sehingga setiap peserta didik, dapat lebih meningkatkan skil dan pengetahuannya.
Dalam waktu dekat, terang Makmur, pihaknya juga akan membuka atase dagang di India dan Thailand. “Hal tersebut, untuk memudahkan kerjasama perdagangan yang sudah terjalin selama ini,” pungkasnya. [ril/DRA]
