BANDA ACEH (popularitas.com) : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, Pemerintah Aceh, terus bertekad mendorong pertumbunan ekonomi, dan mengurai akar masalah kemiskinan, dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pihaknya.
Dan untuk mencapai hal tersebut, kata Nova, pihaknya merumuskan empat stragegi pembangunan, yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Aceh, yang penjabarannya diterangkan dalam RPJM.
Keempat strategi pembangunan tersebut, terang Nova, mencakup,perlindungan sosial, peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
Plt menerangkan, dalam perlindungan sosial, pemerintah Aceh giat memberikan bantuan sosial berbasis keluarga seperti beasiswa untuk anak yatim, JKA, membangun dan merehab rumah penduduk miskin.
Sementara dalam hal pembinaan rumah tangga pada pelayanan dasar, pemerintah Aceh telah mempermudah akses bagi layanan pendidikan dasar dan layanan kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemerintah Aceh terus mendorong pertumbuhan UMKM, membuka konektivitas antar-sentra produksi dengan pasar, mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif.
Kantong-kantong kemiskinan di Aceh umumnya berada di wilayah pedesaan. Merujuk ke data yang dikeluarkan akhir September 2017 lalu, 19,3 persen angka kemiskinan dari 15,92 persen berada di kawasan pedesaan. Sementara angka kemiskinan di perkotaan sekitar 11,1 persen.
“Merujuk kepada data ini, maka jika kita ingin menurunkan angka kemiskinan di Aceh, fokus utamanya harus mengarah ke wilayah pedesaan atau gampong,” kata Nova.
Selain itu, lanjut Nova, salah satu penyebab lain kemiskinan di Aceh, adalah komitmen dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang masih rendah.
Nova yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh, menyebutkan Aceh sebenarnya cukup terbantu dengan hadirnya program dana desa yang dialokasikan dari APBN. Dari tahun 2015 hingga 2018, total anggaran untuk Aceh sudah mencapai Rp.14,8 triliun. Dengan dukungan itu, diharapkan setiap gampong bisa lebih berkembang dan tumbuh menjadi gampong mandiri.
Untuk mendorong tercapainya hal tersebut, Nova mengajak semua pihak berembuk guna merumuskan langkah terbaik dalam memberdayakan gampong dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.
“Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga kita secara otomatis dapat pula menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” kata Nova.
Selainnya, untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah kabupaten dan kota di Aceh diajak mencari skema pendanaan lain, dengan tidak terpaku pada dana reguler (APBK/APBD) yang nilainya relatif kecil.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari menyebutkan, untuk melihat kinerja Pemerintah Aceh, dalam satu tahun terakhit berbasis output atau outcome, maka hal itu belum dapat dinilai secara nyata, sebab, tahun anggaran pemerintah saat ini, itu baru dimulai pada tahun 2018, dan di tahun inilah seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan untuk pencapaian visi dan misi dapat dituangkan.
Namun, untuk implementasi dan realisasi fisik, tahun anggaran ini, Pemerintah Aceh, mengalokasikan besaran belanja modal hingga 20 persen, dan prioritas pada pembangunan infrastruktur.
Untuk tahun 2018, katanya, terdapa 15 program unggulan, yang menjadi target kinerja Pemerintah Aceh, yang diharapkan, kesemua kegiatan tersebut, dapat menjadi stimulus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2018 ini, terangnya, Pemerintah Aceh menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, dan jika mengacu pada data pertumbuhan 2016 dan 2017, ekonomi Aceh tanpa migas, maka target tersebut dapat dicapai.
Pihaknya optimis bahwa target tersebut dapat dicapai, sebab, dari ke-15 program unggulan tersebut, terdapat perlakuan yang fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, yakni, Aceh kreatif dan Aceh kaya.
Sebagai contoh, pada tahun ini, terdapat kegiatan 6 ribu pelatihan ketrampilan tenaga kerja kreatif, penyediaan fasilitas alat kerja bagi UMKM, dan koperasi, serta berbagai kegiatan lainnya.
Selain itu juga, guna mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan telah beroperasinya kawasan ekonomi arun (KEK), dan akan dimulainya produksi minyak PT Medco pada akhir Oktober nanti.
“Pemerintah Aceh optimis target pertumbuhan ekonomi 5 persen dapat dicapai tahun ini,” tukasnya.
Marthunis Muhammad, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, menambahkan, dengan beroperasinya KEK Arun, pada tahun ini, diharapkan kawasan ini akan menjadi magnitudo yang mampu mendorong perekonomian Aceh melesat tinggi. Sebab, katanya, ada begitu banyak keistimewaan dan kemudahan yang diperoleh investor yang ingin berinvestasi dikawasan tersebut.
Saat ini saja, katanya, PT PIM telah melakukan groundbreaking infrastruktur, untuk pembangunan pabrik mereka, dan juga terdapat puluhan perusahaan lainnya, yang telah menyatakan minat untuk berinvestasi dikawasan tersebut.
Nah, sambungnya, bicara pertumbuhan ekonomi, tentu hal ini memiliki relevansi kuat dengan angka kemiskinan. Sederhananya, jika pertumbuhan ekonomi Aceh naik, dan tentu kemiskinan akan menurun. Namun, dalam kasus Aceh, ada banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka kemiskina, diantaranya banyak masyarakat Aceh yang posisinya berada pada garis kemiskinan, sehingga sedikit saja ada kenaikan harga komoditas tertentu, langsung turun ke tingkat kemiskinan.
“Contoh nyata, masalah ini adalah kebijakan nasional berupa kenaikan tarif dasar listri, dan BBM,” ujarnya.
Namun begitu, ada banyak sekali program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Aceh, untuk mengintervensi akar persoalan kemiskinan di Aceh, yang kesemua itu berupan pendekatan jangka pendek, seperti program beras sejahtera, pasar murah, JKA Plus, Beasiswa anak yatim, sertifikasi tanah, subsidi sambungan listrik, dan pembangunan rumah dhuafa.
“Untuk tahun 2018 saja, terdapat 4.125 unit rumah dhuafa yang akan dibangun pemerintah Aceh,” sebutnya.
Kesemua program ini, kata Marhunis, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp1 triliun, dan didalamnya termasuk untuk peningkatan UMKM, produksi pertanian, perternakan dan kelautan.
Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, juga menjadi fokus dan perhatian Pemerintah Aceh tahun ini, sebab, program meningkatkan konektivitas antara provinsi dan kabupaten, kecamatan dan kabupaten, serta kecamatan dan gampong, merupakan hal yang harus dilakukan guna membuka keterisoliran, agar terdapat pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan juga akses.
Salah satu program unggulan Pemerintah Aceh adalah menghilangkan jembatan sling diseluruh Aceh, dengan menggantinya dengan jembatan gantung, dan untuk itu, pada tahun 2018, dinas terkait dengan merampungkan detail engginering desain (DED) untuk 12 jembatan sling, dan pada tahun 2019, akan dibangun jembatan gantung. ke-12 sebaran terdapat di Aceh Tengah sebanyak 7 unit, Aceh Barat 3 unit, dan Aceh Besar 2 unit.
Pemerintah Aceh percaya bahwa infrasktur jalan dan jembatan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga menekan inflasi disebabkan faktor ekonomi biaya tinggi dalam distribusi kebutuhan pokok, katanya.
Dan untuk itu, pada tahun 2018 ini saja, Pemerintah Aceh akan membangun 121,99 kilometer jalan, 1912,8 meter jembatan, dan 59,21 kilometer pemeliharaan jalan berkala. (advertorial)
