BANDA ACEH (popularitas.com) : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, program unggulan Aceh Green, merupakan isu dan perhatian pemerintah provinsi ini, dalah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMA 2017-2022.
karena itu, kata Nova, dalam sambutannya saat membuka acara Aceh Forestival, di Banda Aceh, Rabu, 8 Januari 2020, dalam RPJMA lima tahun kedepan tersebut, pihaknya sangat konsen dalam mengusung konsep pembangunan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana.
Komitmen pemerintah Aceh terhadap pembangunan berwawasan lingkungan, didasarkan pada keberadaan provinsi ini, sebagai paru-paru dunia, dengan total luas hutan yang dimiliki pulau sumatera, 23 persennya terdapat di daerah berjuluk serambi mekkah ini.
Selain itu juga, ungkapnya, dari total luas daratan di Aceh, 58,96 persen, masih berstatus kawasan hutan, yang telah ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI pada 2018.
Besarnya sumber daya hutan yang dimiliki Aceh, sambung Nova, adalah potensi yang harus dijaga, dan seperti apa kemudian hal tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dan lestari, guna memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat.
Luasanya keberadaan hutan di provinsi yang kita cintai ini, lanjut Nova, adalah kekayaan alam yang harus dirawat, sebab, daya dukung daerah aliran sungai di di wilayah ini, sangat ditentukan oleh hutan.
Sebab itu, optimalisasi fungsi hutan melalui kegiatan konservasi, dan pelibatan partisipasi masyarakat, merupakan langkah pemerintah Aceh guna memastikan keseimbangan dan kelestarian.
Pemerintah Aceh tidak dapat sendiri untuk menjalankan kebijakan tersebut, karena itu, keterlibatan stake-holder terkait, harus menjadi mitra penting pemerintah, guna mencapai tujuan itu.
Momentum temu mitra Setapak-Forestival ini, adalah salah satu upaya untuk kontribusi pemikiran, dan ide inovatif, guna mencari solusi atas permasalahan dalam isu strategis pengelolaan hutan di provinsi Aceh.
Nova menerangkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah Aceh terus melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dengan serangkaian program, yakni perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan, adaptasi mitigasi bencana, serta pemulihan spesies kunci yang terancam punah, dan mitigasi konflik satwa liar.
Melalui serangkain program tersebut, sambung Nova, saat ini, telah dihasilkan beberapa capaian penting, yakni akses kelola masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan Aceh, dengan diterbitkannya 50 izin perhutanan sosial, dengan total luas 110 ribu hektar, yang dialokasikan bagi 14 ribu KK di seluruh provinsi ini.
Selanjutnya, pembentukan fasilitas 5 unit CRU untuk penanganan konflik satwa liar, inisasi rancang bangun ekosistem esensial, rehabilitasi 13 ribu hektar lahan kritis, pembentukan 67 Gampong iklim, serta perolehan PAD senilai Rp22 miliar, melalui pemungutan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Dalam kesempatan ini, kembali saya tegaskan, pemerintah Aceh, sangat berkomitmen menjaga dan merawat kelestarian hutan, dan untuk itu, kata Nova, sangat dibutuhkan diskusi dan masukan dari beragam pihak, guna merumuskan pandangan dalam pengelolaan dan tata kelola hutan yang lebih baik kedepan. (*SKY)
