POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh menyatakan akan bersikap responsif terhadap penyelidikan yang dilakukan Polda Aceh terkait dana bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk OKP dan lembaga swasta di provinsi ini.
“Beberapa pejabat terkait memang sudah dimintai keterangan terhadap bansos tersebut. Dan pemerintah Aceh tentu sangat responsif terhadap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Selasa (7/9/2021).
Baca: Polda Aceh Periksa Staf hingga Kepala BPKA Terkait Dana Hibah ke Ormas
MTA menjelaskan, jika penyidik membutuhkan keterangan-keterangan tambahan terkait penyelidikan dana bansos tersebut, maka Pemerintah Aceh siap hadir kembali.
Baca: Organisasi Mahasiswa Hingga Sayap Partai di Aceh Kecipratan Dana Hibah
Pemerintah Aceh, lanjut MTA, menilai penyelidikan tersebut sebagai bentuk keseriusan pihak aparat penegak hukum dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi semua pihak harus sangat hati-hati dalam menjalankan amanah rakyat ini,” ucap MTA.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana recofusing tahun anggaran 2020 untuk OKP dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Rencong.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki tentang aliran dana hibah ke 150 OKP dengan nilai anggaran sebesar Rp15 miliar.
“Sejauh ini sudah lima orang diperiksa,” kata Winardy saat dikonfirmasi popularitas.com, Senin (6/9/2021).
Ia menjelaskan bahwa kelima orang itu diperiksa di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh. Mereka adalah staf, PPK, kepada bidang hingga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) tahun anggaran 2020.
“BPKA yang diperiksa kepala yang menjabat tahun 2020 alias eks kepala BPKA kalau sekarang,” jelas Winardy.
Editor: dani
