BANDA ACEH (popularitas.com) – Pemerintah Aceh sekarang diminta harus berani mengambil langkah-langkah strategis dan cepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Sehingga Aceh dapat terlindungi dari penyebaran virus yang telah ditetapkan pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul mengemukakan, langkah strategis itu agar secepatnya memanfaatkan kewenangan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020. Apa lagi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah memberikan keleluasaan untuk melakukan perubahan dan pengalihan anggaran untuk perangi corona.
“Segera mengambil langkah-langkah strategis memanfaatkan kewenangan dan anggaran yang ada untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran dan penaganan virus ini,” kata Syahrul, Rabu (25/3/2020).
katanya, yang paling penting harus segera dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah berupaya memenuhi dan memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja kesehatan, fasilitas kesehatan, Rapid tes massal, memastikan ketersedian bahan pokok, dan metode serta alat perlindungan diri untuk masyarakat.
Ia berharap dengan kewenangan yang dimiliki Aceh, Pemerintah Aceh jangan hanya menunggu instruksi dan metode penanganan dari nasional. Aceh terutama dengan kewenangan Otsusnya harus mampu dan lebih maju dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan di daerah.
Sampai saat ini, sebutnya, Pemerintah Aceh baru menerapkan physical distancing (jaga jarak fisik) di beberapa titik saja. Belum ada upaya baru yang strategis diterapkan oleh pemerintah untuk solusi pencegahan dan penangan. Setidaknya pemerintah bisa mengikuti metode lacak, uji, dan obati seperti yang digunakan oleh Korea Selatan.
Hal lain yang paling penting adalah, kata Syahrul, Pemerintah Aceh harus mampu membangun koordinasi dengan multisektor, harus melakukan komunikasi dengan perangkat yang ada di daerah. Mulai jajaran Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim, dan sampai dengan perangkat Desa.
“Bahkan dengan ulama di dayah-dayah untuk menyampaikan narasi yang sama untuk strategi pencegahan secara satu arah. Jangan sampai seperti saat ini, pemerintah Aceh mengeluarkan instruksi untuk physical distancing, tetapi pada tingkat masyarakat di desa-desa malah mengajak berkumpul-kumpul,” sebutnya.
Menurutnya, ini malah semakin bahaya mengingat pemerintah belum bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat Aceh tidak ada yang positif. Jadi jika ada satu orang yang ternyata sedang positif, tetapi berada dalam kerumunan akan sangat berbahaya.
“Maka physical distancing ini akan menjadi cara ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” sebutnya.
Menurut para ahli yang tergabung dalam Tim peneliti matematika epidemiologi dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB (PPMS ITB), sebutnya, penyebaran virus ini di Indonesia diperkirakan akan terus menyebar dan meluas bahkan sampai ke daerah-daerah dengan jumlah mencapai delapan ribu bahkan jutaan.
“Jjika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tugasnya.
Menurutnya, Jika melihat kondisi dan pola penanganan wabah secara nasional saat ini. Dikhawatir Pemerintah tidak memiliki kesiapan dan tidak berdaya jika virus ini sudah menyebar secara luas. Untuk jumlah orang yang telah terinfeksi yang saat ini saja pemerintah terlihat kalang kabut.
“Rakyat saat ini seperti bertahan hidup sendiri, Pemerintah seperti tidak memiliki peran yang kongkrit terhadap persoalan ini,” tutupnya.[acl]
