Pemerintah Aceh berhasil turunkan angka kemiskinan 0,67 poin

Dalam Kurun Tujuh Tahun Pemerintah Aceh Berhasil Turunkan Kemiskinan 7 %

BADAN Pusat Statistik (BPS) Aceh, Rabu, 15 Januari 2020, merilis data profil kemiskinan di provinsi ujung pulau sumatera ini. Melalui hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut, terdapat capaian penting terkait dengan upaya pemerintah Aceh, yakni, keberhasilannya menempati peringkat ke-7 secara nasional, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.

Kepala BPS Aceh, Wahyudin, menyampaikan, prosentase penduduk miskin di provinsi ini, pada September 2019 sebesar 15,01 persen, atau turun 0,31 poin dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 15,32 persen.

Sementara, jika dibandingkan September 2018, turun 0,67 poin, yang sebesar 15,68 persen, jelasnya.

Kata kunci yang disampaikan oleh BPS Aceh tersebut adalah, dalam kurun September 2018 dan September 2019, Pemerintah Aceh, berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,67 poin. atau dari 15,68 persen menjadi 15,01 persen.

Walau telah berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,67 poin selama kurun waktu satu tahun terakhir, namun, provinsi ini, masih dalam kategori sebagai daerah yang menempati urutan pertama termiskin di Sumatera, dan nomor enam secara nasional.

Namun sekali lagi, dalam kurun waktu satu tahun, Pemerintah Aceh, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,67 poin, dan capaian ini, menempatkan provinsi Aceh, peringkat ke-7 tertinggi sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan rapat kerja dengan Forbes DPR RI dan DPD RI, 7 Januari 2020 silam, menegaskan komitmennya, untuk terus menurunkan dan menekan angka kemiskinan pada periode masa pemerintahannya.

Untuk 2020, kata Nova kala itu, Ia bersama jajaran pemerintahan Aceh, bertekad menurunkan angka kemiskinan hingga satu persen. Dan guna mencapai target tersebut, jelasnya, pihaknya menerapkan pendekatan dan strategi intervensi melalui program dan kegiatan yang terukur, serta pemanfaatan ruang fiskal.

Nova mengakui, kinerja penurunan kemiskinan pada rentang periode satu tahun terakhir masih relatif kecil, namun, apa yang telah dilakukan pihaknya sudah dalam koridor dan on the track, dan Ia optimis tahun ini, pemerintah Aceh akan mampu menekan kemiskinan hingga 1 persen.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Zainal Arifin Lubis. Menurutnya, pada 2020 ini, perekonomian Aceh akan tumbuh positif pada kisaran 4,83 – 5,23 persen.

Kebijakan pemerintah Aceh, yang menaikkan UMP 3,1 juta, dan APBA 2020 yang lebih cepat disahkan, akan berdampak positif sebagai daya ungkit ekonomi provinsi ini.

Kita akui memang, menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini, bukanlah pekerjaan mudah, sebab, dalam kurun 15 tahun terakhir, perekonomian Aceh, masih ditopang oleh belanja pemerintah atau goverment expenditure, dan konsumsi rumah tangga.

Masih minimnya kinerja ekspor, dan geliat industri, menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Aceh. Nova Iriansyah sendiri, selaku pucuk pimpinan di daerah ini, sangat menyadari hal tersebut. Karena itu, upaya dan terobosan dalam mendorong investasi dan industrialisasi terus dilakukan, agar terbukanya iklim berusaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Jika menilik angka statistik yang dikeluarkan resmi oleh BPS, tidak terlihat signifikansi antara besaran anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Aceh (APBA) dengan upaya penurunan kemiskinan. Hal ini tentu menjadi penting bagi pemerintah, untuk melakukan pendekatan yang lebih terukur, dengan melibatkan stakeholder dan sektor swasta dalam upaya bersama membangun ekonomi Aceh.

Pemerintah Aceh, selaku otoritas fiskal, harus mampu memastikan, setiap uang yang dikeluarkan dari APBA, dapat menjadi daya ungkit bagi tumbuhnya industri dan investasi, dan tentu dengan beragam pendekatan, berupa insentif.

Penurunan kemiskinan memang merupakan tanggungjawab utama pemerintah provinsi, namun tentu, pemerintah kabupaten dan kota, tidak bisa serta merta melepaskan tanggungjawab untuk secara bersama-sama masalah ini. Sebab, kantong-kantong masyarakat miskin tersebar luas didaerah.

Kata kuncinya, sinergitas program dan kegiatan, antara Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten dan kota, dengan mendesain program dan kegiatan yang memiliki irisan, dan secara signifikan terukur, terarah. (*RED)