Pembahasan APBA 2018 Macet karena DPRA Menolak Membahas

POPULARITAS.COM – Belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, karena pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak membahas.

Penolakan ini karena DPRA meminta untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 terlebih dahulu, baru kemudian membahas APBA 2018.

GuberNur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan, perihal ini adalah dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif, dan pastinya akan ada solusi bersama antara kedua lembaga ini untuk percepatan pembahasan APBA 2018.

“Insya Allah ada jalan keluar,” kata Irwandi Yusuf, Kamis (14/12/2017).

Meskipun sudah di penghujung tahun 2017, Irwandi Yusuf tetap optimis APBA 2018 bisa disahkan pada 31 Desember 2017 mendatang. “Kalau meleset satu atau dua hari ya wajarlah, tapi mudah-mudahan tepat waktu,” tukasnya.

Sebelumnya Irwandi Yusuf juga melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2018 senilai Rp 48,6 triliuan kepada bupati, walikota, kementrian, lembaga dan TNI Polri berlangsung di Aula Serbaguna.

Kata Irwandi, DIPA Aceh 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 2 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2017, yakni sejumlah Rp 46,8 triliun. Gubernur menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 34,8 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan dana kementerian dan lembaga Rp13,8 triliun. Sementara dana Otsus Aceh tahun 2018 sama nilainya dengan tahun lalu yakni Rp 8,03 triliun.

Dalam DIPA APBN 2018 ini, lanjut Irwandi, juga terdapat dana insentif daerah (DID) untuk 14 kabupaten dan kota yang nilainya Rp 421 miliar. Untuk kabupaten yang paling besar mendapatkan dana ini adalah Simeuleu, yakni Rp 43,5 miliar, kemudian Banda Aceh dan Bener Meriah, masing masing senilai Rp 35,5 miliar.

Usai penyerahan DIPA tersebut, Gubernur secara khusus berpesan kepada 23 bupati dan walikota yang hadir untuk segera mengerahkan DIPA 2018 kepada instansi teknis terkait, agar pelaksanaan program dapat di realisasikan pada awal tahun ini. Ia juga mengingatkan kepada kepala daerah agar pengesahan anggaran kabupaten dan kota dapat disahkan tepat waktu, sehingga, lanjutnya, seluruh program dan kegiatan, penandatangan kontaknya sudah dimulai pada Maret 2018.

“Dan saya juga meminta, agar lelang awal sudah dapat dilakukan pada Januari 2018. Saya ingin realisasi anggaran dapat dilaksakan tepat waktu,” tukasnya.[acl]

REPORTER : HENDRO SAKY

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.