BANDA ACEH (popularitas.com) – Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) menilai, pelaksanaan pembangunan Aceh selama 2019 masih belum berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh. Asumsinya, banyak anggaran (APBA) murni dan APBA-P 2019 yang terserap pada kegiatan, bukan pada program pembangunan.
Partai Aceh bahkan menduga adanya indikasi penggunaan anggaran daerah di luar skala prioritas yang ada. Akibatnya, sejumlah program Pemerintah Aceh bersifat wajib, nyaris terabaikan dan tergerus oleh urusan bersifat pilihan (non wajib).
Hasilnya, memunculkan berbagai penilaian dan beragam persepsi dari elemen rakyat Aceh bahwa APBA dan APBA-P 2019, cenderung dihabiskan dengan cara kejar tayang, tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh skala perioritas yang ada.
“Kalau patokan realisasi anggaran sudah mencapai 90 persen lebih memang masuk akal. Tapi kalau mau jujur, apakah realisasi anggaran tadi untuk program pro rakyat (publik) atau lebih dominan pada kegiatan aparatur. Ini yang harus diketahui rakyat Aceh,” tegas Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, di Banda Aceh, Rabu, 1 Januari 2019.
“Realisasi APBA Rp 17 triliriun lebih, yang diharapkan mampu menjadi stimulus dan lokomotif bagi perekonomian Aceh dengan tujuan memperkecil angka kemiskinan dan pengangguran, justru tidak bergerak lurus dengan sumber dana yang ada. Karena itu, kita kembali dihadapkan pada persoalan laten yaitu; Silpa,” kritik Mualem melalui Jubir Muhammad Saleh atau akrab disapa Shaleh ini.
Itu sebabnya, atas nama Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Mualem meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih fokus menjalankan program pembangunan pada 2020.
“Kepada anggota DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, Mualem meminta untuk terus meningkatkan kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki serta melekat sebagai wakil rakyat pada tahun anggaran 2020,” jelas Shaleh.
Terutama, mengawasi pelaksanaan pembanguan dan realisasi anggaran dengan cermat dan mendalam tahun 2020. Termasuk melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019.
Dia mengatakan tugas ini menjadi penting dan sangat disadari betul oleh pimpinan dan seluruh kader Partai Aceh, sebagai tanggungjawab moral dan penerima mandat politik dari rakyat Aceh, hasil Pilkada 2017 dan Pileg 2019 lalu.
“Karena itu, jika dalam periode 2019 lalu masih dirasakan belum maksimal. Atas nama pimpinan Partai Aceh, Mualem memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Berikutnya, Partai Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyatnya di DPRK dan DPR Aceh. Terutama melakukan pengawasan, legislasi serta kebijakan anggaran (bugjeting), sehingga pembangunan di Aceh tidak semakin disorientasi atau “kehilangan arah,” katanya lagi.
Mualem meminta dan memerintahkan kepada seluruh anggota DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, termasuk mengajak anggota DPR Aceh dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), untuk lebih kritis dan jeli, mengawasi seluruh proses pembangunan yang ada pada tahun 2020.
“Insya Allah, untuk tahun 2020, saya perintahkan kepada seluruh wakil rakyat di DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, lebih meningkatkan kinerja dan keseriusannya pada berbagai program pembangunan Aceh dan kabupaten serta kota,” kata Mualem.* (RIL)
