News

Nova Iriansyah : Pembentukan BPMA Untuk sejahterakan rakyat Aceh

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengingatkan seluruh pimpinan dan staf Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), bahwa kehadiran institusi regulator tersebut, adalah untuk bekerja memberikan kesejahteraan kepada rakyat, di provinsi ujung pulau Sumatera ini.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat memaparkan aspek kebijakan pemerintah Aceh dalam tata kelola Migas, didepan para Kepala, Deputi dan staf BPMA, di Banda Aceh, Rabu, 4 Desember 2019

BANDA ACEH (popularitas.com) : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengingatkan seluruh pimpinan dan staf Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), bahwa kehadiran institusi regulator tersebut, adalah untuk bekerja memberikan kesejahteraan kepada rakyat, di provinsi ujung pulau Sumatera ini.

Hal ini ditegaskannya, saat menerima kunjungan Kepala BPMA, TM Faisal, dan seluruh deputi serta staf instansi tersebut, di kediaman rumah dinas Wagub, di Blang Padang, Banda Aceh, Rabu, 4 Desember 2019.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sesi foto bersama, saat menerima kunjungan Kepala BPMA, TM Faisal, pada deputi, dan staf instansi tersebut, di aula pendopo Wagub Aceh, Rabu, 4 Desember 2019

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan kepada TM Faisal, yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM, untuk senantiasa bekerja, dengan memanfaatkan SDM yang tersedia, dengan berorientasi pada misi utama lembaga tersebut, yakni ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat.

Kehadiran BPMA, lanjut Nova, sebagai mandat dari keistimewaan Aceh yang diatur dalam UUPA, dan diterjemahkan secara detil melalui PP nomor 23 tahun 2015, harus secara konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemerintah di provinsi ini.

Karena itu, sambungnya, top manajer di instansi tersebut, seperti Kepala BPMA, dan para deputi, harus delivered atau memahami tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan PP 23 tahun 2015 tersebut. “BPMA itu bekerja di Aceh ini, harus mengutamakan kepentingan rakyat, dan pemerintah,” tegas Nova.

Sebab itu, dalam mendeskripsikan kerja-kerja dalam optimalisasi sumber minyak dan gas, harus senantiasa mengutamakan Badan usaha milik Aceh atau BUMA, dalam implementasi tata kelola migas di provinsi ini.

“Aceh saat ini punya PT PEMA, dan teruslah berkomunikasi dengan perusahaan daerah, untuk secara bersama berkontribusi mensejahterahkan rakyat,” tandasnya.

Sebagai regulator, pungkas Nova, BPMA adalah jembatan, atau bridge, antara pemerintah Aceh dengan Badan usaha milik Aceh atau BUMA. Sehingga, orientasi BPMA harus berpikir membesarkan perusahaan daereah milik Aceh, agar keberadaan lembaga itu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (SKY)

Shares: