POPULARITAS.COM – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ptohatin dengan sikap diam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga pengawas eksekutif yang tidak berfungsi maksimal.
Padahal rangkap jabatan 11 posisi strategis di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) akan berdampak pada kinerja. Rangkap jabatan dinilai MaTA akan akan mengganggu kinerja roda organisasi dalam pengambilan keputusan secara efektif dan tepat.
“Sangat prihatin dengan kondisi 81 anggota DPRA yang saat ini mengalami “demam tinggi” akiban musim hujan tidak dapat melakukan fungsi pengawasannya secara benar,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Rabu (6/1/2021) melalui siaran pers.
Menurutnya, kehadiran DPRA sebagai fungsi pengawasan sangat mendesak – atas rangkap jabatan di SKPA. Tetapi hingga saat ini DPRA tidak bersuara dan terkesan tidak ada fungsinya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, MaTA menyoroti rangkap jabatan pada 11 posisi strategis di Pemerintah Aceh berpotensi semakin tidak produktif kinerja SKPA.
Alfian mengaku sangat meragukan pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan efektif, bila sejumlah posisi rangkap jabatan.
“Pengambil keputusan bisa saja cepat ya, tetap besar kemungkinan efektifitasnya menjadi tanda tanya. Hal tersebut terjadi karena penguasan pejabat yang ditunjuk pada bidang kerja baru ini tidak didukung dengan kemampuan menguasai isu dan kebijakan yang ada,” kata Alfian.
Gonta-ganti pejabat tanpa pertimbangan yang matang, sebutnya, apalagi dilakukan dengan pola rangkap jabatan tidak akan membangun managerial di internal SKPA secara lebih baik.
“Bagaimana pimpinan yang rangkap jabatan itu, sebagai top leader, mampu memimpin perubahan dan mengawal seluruh program yang telah direncanakan dengan kesibukan dirinya harus menjaga keseimbangan antara dua institusi yang berbeda,” sebutnya.
Padahal kinerja organisasi seperti SKPA, lanjutnya, membutuhkan pimpinan yang definitif sekaligus menguasai tupoksi dengan baik. “Jika terus rangkap jabatan, bagaimana tupoksi itu dipahami,” tandasnya.
Kata Alfian, rangkap jabatan pada akhirnya bukan hanya akan menggangu kinerja organisasi. Tetapi juga akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri.
“Ketika pimpinan rangkap jabatan, maka bagaimana kontrol atas kinerja organisasi juga bisa dijalankan dengan optimal. Apa lagi dalam mengesekusi program program anggaran tahun 2021,” jelasnya.
Ia mencontohkan rangkap jabatan tidak efektif. Misalnya ketika rapat kerja dengan DPRA tentu tidak akan maksimal sebab dalam pengambilan keputusan penting, dalam posisi rangkap jabatan, menjadi lebih sulit dilakukan.
Lanjutnya, apa lagi jika motivasi pergartian pejabat rangkap jabatan itu terindikasi karena adanya target lain dalam pengelolaan anggaran yang berpontensi melanggar ketentuan dan kalau ini benar akan menjadi awal preseden buruk dalam permasalahan hukum di kemuadian hari.
“Publik tau apa yang terjadi atau apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah saat ini. Jadi jangan dikira orang kecil tidak tau apa apa,” ungkapnya.[]
Editor: Acal
