BANDA ACEH (popularitas.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan progres pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh baru sekitar 8,27 persen.
Perencanaan Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Kementerian PUPR Nizamuddin menyatakan total lahan untuk pembangunan Bendungan Rukoh seluas 858 hektare (ha).
Namun, pemerintah baru berhasil membebaskan 71 ha dari total lahan tersebut.
“Luas lahan Bendungan Rukoh 858 ha. Sekarang yang sudah kami bebaskan itu 71 ha,” ucap Nizamuddin di Banda Aceh, Minggu (22/2).
Ia menerangkan lahan seluas 345 ha merupakan kawasan hutan. Sementara, sisanya sekitar 400 ha adalah kawasan non hutan.
Sejauh ini, kata Nizamuddin, tak ada kendala signifikan dalam membebaskan lahan untuk pembangunan Bendungan Rukoh.
Tapi ia mengakui ada proses administrasi cukup panjang harus dilakukan dalam pembebasan lahan warga.
“Tidak ada kendala. Tapi ada proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) lalu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ucap Nizamuddin.
Menurut dia, pembebasan lahan nantinya akan menggunakan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Ini karena proyek Bendungan Rukoh masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Ada proses (administrasi) dulu kemudian baru proses dari teman-teman LMAN,” imbuhnya.
Namun, Nizamuddin tak merinci lebih lanjut total dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan tersebut. Hal yang pasti, ia menargetkan dapat membebaskan semua sisa lahan yang dibutuhkan tahun ini.
“Kami memang percepat. Kalau bisa sampai akhir tahun (semua) kami kuasai,” jelas Nizamuddin.
Ia menuturkan bendungan Rukoh dibangun pada akhir 2018. Pemerintah mengalokasikan dana untuk konstruksi sebesar Rp1,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan Bendungan Rukoh dilaksanakan dalam dua paket. Paket pertama dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai proyek Rp377 miliar, sedangkan paket dua dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk KSO PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Andesmont Sakti senilai Rp1,12 triliun.
Sementara, Kepala BWS Sumatera I Kementerian PUPR Djaya Sukarno menyatakan progres konstruksi Bendungan Rukoh saat ini sebesar 8,69 persen. Pemerintah menargetkan pembangunan proyek tersebut rampung pada 2022.
“Saat ini konstruksi memasuki tahap penyelesaian outlet terowongan pengelak aliran sungai agar dapat dilakukan pekerjaan utama pada tubuh bendungan,” terang Djaya.
Bendungan Rukoh, tambahnya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,9 meter kubik per detik untuk 22.848 orang di Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie.
Selain itu, bendungan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 1,22 megawatt (MW).
Sumber: CNN
