News

LPKA tolak blok Andaman dieksplorasi, migas Aceh hanya dinikmati segelintir investor

LPKA tolak blok Andaman dieksplorasi, migas Aceh hanya dinikmati segelintir investor
Koordinator Lembaga Pengawal Kebijakan Publik (LPKA), Muhammad Khaidir. Foto: Ist

POPULARITAS.COM – Koordinator Lembaga Pengawal Kebijakan Publik (LPKA), Muhammad Khaidir tak setuju penemuan cadangan migas di Blok Andaman II dieskplorasi oleh Harbour Energy Company.

Sebagai bentuk penolakan, Khaidir akan mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi di kantor gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

“Kita akan tolak apapun eksplorasi sumber daya alam di Aceh dengan alasan ekonomi, termasuk Blok Andaman, karena hanya segelintir investor dan pengusaha yang akan menikmati hasilnya,” kata Khaidir dalam keterangannya, Minggu (24/7/2022).

Menurut Khaidir, penolakannya itu mempunyai alasan yang kuat, bahwa Aceh sekarang ini belum siap untuk melakukan kegiatan tersebut. Hari ini, SDM di Aceh terutama untuk sumber daya alam masih sangat sedikit.

“Tentunya yang akan berkerja di tempat tersebut adalah tenaga kerja dari Jakarta dan tenaga kerja asing,” ujar Khaidir.

Khaidir menilai, temuan cadangan migas tersebut tidak akan menguntungkan Aceh secara eknonomi. Pembagian hasil alam 70:30 dengan pemerintah pusat seperti dalam MoU harus ditinjau kembali oleh para pihak, terutama BPMA Aceh.

Seperti diketahui, cadangan migas 27 juta kaki kubik (MMSCFD) di lepas pantai Pulo Rondo ini ditemukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil, bagian dari Harbour Energy Company sebuah perusahaan asal Inggris.

Beberapa pihak pemangku kepentingan berharap penemuan tersebut bisa membawa Aceh mandiri secara ekonomi dan mampu meningkat sumber daya manusia, agar taraf kesejahteraan masyarakat Aceh meningkat.

Namun, Khaidir mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan pemangku kepentingan yang sangat pro politik golongan dengan alasan kesejahteraan.

“LPKA kembali menegaskan bahwa sumber daya alam pernah menjadi pemicu konflik di Aceh yang berdampak kepada ekonomi rakyat Aceh,” pungkasnya.

Shares: