BANDA ACEH (popularitas.com) : Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan komitmennya, untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diujung pulau sumatera ini. Salah satu langkah tersebut adalah pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.
Dalam pengembangan fasilitas tersebut, kata Nova, saat ini, RSUZA Banda Aceh telah mengembangkan konsep KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Melalui kegiatan ini, rumah sakit pemerintah ini akan dibangun lebih baik, lengkap, dengan nilai proyek Rp2 triliun.
Saat bertemu dengan tim KPBU pengembangan RSUZA, yang memaparkan perkembangan dan kemajuan proyek tersebut, Selasa, 20 Agustus 2019, Nova kembali menegaskan bahwa, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Aceh, adalah faktor kunci, dan wujud dari keberhasilan program lainnya. Dan untu itu, tegasnya, pengembangan fasilitas rumah sakit ini dengan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha, harus berhasil dijalankan.
Karena itu, dirinya mengharapkan dukungan dari semua elemen rakyat Aceh, agar kegiatan ini dapat diwujudkan. Sebab, lanjut Nova, program ini bukan kepentingan pribadi satu pihak, karenanya semua stakeholder harus ikut dan berpartisipasi menyukseskannya.
Kita ketahui, kata Nova, saat ini, masih banyak warga Aceh yang kerap berobat keluar negeri, terutama ke Singapura dan Malaysia. Dan untuk kesana, dibutuhkan biaya yang besar, dan terkadang masyarakat harus menjual harta, meninggalkan pekerjaan, agar dapat sembuh mendapatkan layanan kesehatan dinegeri tersebut.
Untuk itu, dengan program KPBU ini nantinya, seluruh fasilitas dan pelayanan rumah sakit di RSUZA akan sama seperti diluar negeri, dan dirinya berharap proyek ini tidak boleh agagal. “Kasihan masyarakat jika hal ini tidak berhasil kita wujudkan,” tukasnya.
Guna mewujudkan dan memastikan keberhasilan program ini, sebut Nova, dirinya akan terus berkomunikasi dengan segenap pihak yang berkompeten, seperti Mendagi, dan pimpinan DPR Aceh. “Terwujudkan program ini, adalah keberhasilan semua pihak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.
Dukungan DPR Aceh
Anggota DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, yang hadir dalam acara pemaparan progres pengembangan KPBU RSUZA Banda Aceh, sangat mendukung upaya pemerintah ini, dan hal tersebut sangat layak diapresiasi. “Upaya pemerintah ini harus kita dukung, dan sama-sama kita sukseskan,” katanya.
Lagipula, sambung Dahlan, kesehatan adalah layanan dasar masyarakat, yang merupakan tugas pokok pemerintah untuk menjaminnya. Dan selaku anggota DPR Aceh, dirinya mendukung seluruh upaya dalam percepatan program ini agar segera terwujud.
Sementara itu, Project Manajer KPBU RSUDZA, Armand Hermawan, mengatakan ada dua babak dalam penyelesaian skema KPBU, yaitu penyiapan dan transaksi. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah berada pada tahapan akhir dalam babak penyiapan. Selanjutnya, pihaknya akan memasuki tahapan transaksi.
Melalui skema KPBU tersebut, kata Hermawan, nantinya akan dilakukan sejumlah pengembangan layanan kesehatan di RSUDZA. Di antaranya, pengembangan 30 poliklinik layanan unggulan, penambahan 616 jumlah tempat tidur, 20 ruang operasi, unit HD, IGD, radiologi pusat, laboratorium pusat, layanan eksekutif serta gedung parkir.
Selain itu, kata Hermawan, program KPBU tersebut juga memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, seperti meningkatnya akses layanan kesehatan. “Yang kedua adalah penurunan capital Flight, artinya selama ini banyak masyarakat Aceh yang berobat ke luar negeri,” ujar dia.
Selanjutnya, sambung Hermawan, KPBU memberi manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja, kepuasan terhadap layanan rumah sakit serta mewujudkan kemandirian RSUDZA.
Hermawan menuturkan, pihaknya juga telah melakukan market sounding untuk melakukan penjajakan minat investor atau pengembang untuk mengikuti pelelangan menjadi investor dalam proyek KPBU RSUDZA. Menurutnya, program tersebut sangat menarik bagi para investor.
Pembangunan RSUDZA melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp 2 triliun. Pemerintah Aceh diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 17 tahun. (*)
