News

Ketua KPK beberkan capaian kerja saat Halal Bihalal bersama wartawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/5/2022) memulai kerja pasca libur bersama Hari Raya Idulfitri 1443 H dengan menggelar HBH di Gedung KPK RI.
Halal Bihalal KPK bersama wartawan pada Selasa (10/5/2022). (Ist)

POPULARITAS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/5/2022) memulai kerja pasca libur bersama Hari Raya Idulfitri 1443 H dengan menggelar Halal Bihalal di Gedung KPK RI.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan, spiritualitas yang terlatih selama bulan suci Ramadhan sangat baik untuk digunakan seluruh insan lembaga anti rasuah itu sebagai sumber energi mempersiapkan agenda-agenda kerja mendatang, termasuk jelang evaluasi kinerja semester satu tahun 2022.

“Sejumlah prestasi harus dipertahankan, beberapa catatan perbaikan harus dituntaskan, dan pencapaian baru harus secara simultan diciptakan,” kata Firli.

Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan apresiasi untuk seluruh insan KPK atas penghargaan yang diterima.

Seluruh unit KPK, katanya, telah menyampaikan Laporan Capaian Kerja (LCK) dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi (LNKO) Triwulan 1 Tahun 2022 tepat pada waktunya.

Selain itu, KPK juga telah mendapatkan penghargaan nomor urut lima dengan kategori tertinggi yaitu sangat baik sebagai lembaga negara dengan pagu kecil dibawah 2,5 Triliun atas kinerja anggaran dengan bobot nilai kinerja anggaran (NKA) sebesar 95,82. Bobot nilai tersebut ialah hasil gabungan 60% nilai eka smart dengan poin 96,67 dan 40% nilai IKPA poin 94,55.

Kemudian, KPK mendapatkan kategori “BB” dalam capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selanjutnya, ada dua hasil penilaian perbaikan yang harus dilakukan KPK adalah indeks ASN profesional dan indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

“Bahwa komponen hasil opini BPK, nilai sakip, indeks persepsi kualitas pelayanan publik (IPKP), indeks persepsi anti korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi dengan hasil cukup baik bagi KPK,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Firli, KPK juga memperoleh nilai A dengan poin 83,34, sebagai lembaga negara dengan hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2021. Telah terjadi peningkatan poin 1,20 dari perolehan nilai tahun sebelumnya yaitu 82,14 kategori A.

Pada program pembinaan mental pegawai dan meningkatkan ketaqwaan insan KPK pada Tuhan Yang Maha esa, ucap Firli, KORPRI KPK telah menggelar berbagai kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi seluruh elemen.

“Bahwa KPK segera akan merampungkan proses rekruitmen dan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan KPK yang sudah dimulai sejak Maret 2022,” tutur Firli.

Firli menyebutkan bahwa panitia seleksi telah menyerahkan hasil 11 Jabatan Tinggi Madya dan Pratama, masing-masing jabatan telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat sebanyak 3 orang calon yang segera akan dipilih dan dilantik.

Kemudian, KPK akan melanjutkan keikutsertaan dalam agenda G20. Pada bulan Juli 2022 KPK berperan dalam pertemuan G20 sebagai Kelompok Kerja Anti Korupsi putaran kedua di Bali dan putaran ketiga pada September 2022 di Australia.

Firli menambahkan bahwa pada tahun 2022 KPK melaksanakan Survey Penilaian Integritas yang merupakan program dimandatkan dalam RPJMN 2019-2024. SPI untuk mengukur resiko korupsi di KL dan Pemda.

“Dengan SPI kita akan mengetahui daerah dan wilayah rawan korupsi. SPI juga sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi IPAK dan MCP. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPK sudah memiliki program IPAK (indek prilaku anti korupsi) dan MCP (monitor centre for prevention),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Firli juga menyampaikan bahwa KPK akan terus melaksanakan Trisula Pemberantasan Korupsi pada bidang pencegahan, pendidikan dan penindakan secara proporsional, tepat sasaran dan profesional.

Sebagai upaya pemberantasan nanti pada tanggal 18 Mei 2022, KPK akan menggunakan Trisula Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan program Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas menyasar 20 partai politik sebagai peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

Trisula Pemberantasan Korupsi akan juga digunakan KPK dalam rangkaian persiapan penyambutan perhelatan pesta demokrasi melalui pendidikan anti korupsi bagi Pejabat Pelaksana Tugas kepala daerah (gub, bupati dan walikota) yang akan di lantik pemerintah di 272 Daerah terdiri dari 247 Bupati/Walikota dan 25 Gubernur.

“Trisula Pemberantasan Korupsi akan digunakan pada agenda Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas untuk mendorong terciptanya era politik baru dengan sistem yang anti korupsi dan berbudaya anti mahar politik dari kader untuk partai dan sebaliknya.”

“Mohon doa seluruh masyarakat agar program pencegahan dan pendidikan yang terukur, akan memdorong kita pada era politik baru yang sesuai harapan rakyat Indonesia. Sejatinya fungsi penindakan akan tetap dilaksanakan pada para pelanggar karena Korupsi belum akan hilang sama sekali sampai 100 persen sehingga perlu dilakukan penindakan,” ujar Firli.

Shares: