JAKARTA (popularitas.com) – Kementerian Hukum dan HAM membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 sebanyak 4.598 formasi. Adapun, pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 11 sampai 25 November 2019.
Informasi pembukaan CPNS 2019 diumumkan melalui website resmi cpns.kemenkumham.go.id pada Jumat, 1 November 2019. Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto Nomor SEK.KP.02.01-745, bagi pelamar lulusan SLTA sederajat bisa mendaftar untuk penjaga tahanan (sipir).
Nah, penjaga tahanan ini formasinya paling banyak mencapai 2.875 formasi. Dan formasi umum untuk 2.497 pria, 277 wanita, 91 pria Papua-Papua Barat serta 10 wanita Papua-Papua Barat.
Selain itu, lulusan SLTA Sederajat bisa ikut daftar untuk jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana/Pemula sebanyak 657 formasi. Dengan rincian pria 528 orang, wanita 60 orang, 61 pria Papua-Papua Barat dan 8 wanita Papua-Papua Barat.
Tata cara pendaftaran
Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format Pdf dilakukan tanggal 11 sampai 25 November 2019 melalui portal sscasn.bkn.go.id. Lalu, pelamar jenis formasi umum dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat harus memperhatikan persyaratan berikut ini:
1) Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp6000 ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal resmi dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file.
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) /Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP. Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan (asli) dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut.
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf yang terdiri dari ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli, transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli serta surat penyetaraan ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bagi lulusan Luar Negeri) atau Kementerian Agama (bagi lulusan Pesantren).
Adapun Pelamar jenis formasi khusus putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat. Dokumen persyaratan terdiri dari:
1) Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000 ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal https://sscasn.bkn.go.iddan/atau laman http://cpns.kemenkumham.go.id) dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file.
2) Kartu Tanda Penduduk elektronik(e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP. Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa (asli) yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut.
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli, Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasionalasli, Surat Penyetaraan ljazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bagi lulusan sekolah Luar Negeri) atau Kementerian Agama (bagi lulusan Pesantren).
4) Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua.
Kemudian, dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka/ file tidak rusakdan terbaca dengan jelas.
Pelamar kualifikasi pendidikan SLTA-Sederajat yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib mengikuti verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan serta pemberian kartu peserta ujian pada tanggal 15 sampai 20 Desember 2019 sesuai jadwal yang diumumkan.
Sumber: VIVA
