POPULARITAS.COM – Kemendagri tak merestui pengelolaan dana otsus dikembalikan ke kabupaten dan kota, yakni dengan adanya kuasa pemegang anggaran (KPA) dan pejabat tekni pelaksana kegiatan (PPTK), ditiap daerah
Informasi tidak direstuinya pengeloaan dana otsus oleh kabupaten dan kota ini, disampaikan oleh juru bicara pemerintahan Aceh, Saifullah Abdulgani, kepada media ini, Selasa (27/3), di Banda Aceh.
Ia menyebutkan, pihak Kemendagri telah mengirimkan surat, yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Drs Indra Baskoro melalui suratnya nomor 903/1489/KEUDA tanggal 26 Maret 2018, untuk menjawab surat Gubernur Aceh nomor 903/10225 tanggal 20 Maret 2018 tentang mohon arahan mengenai rencana penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten/Kota.
SAG, sapaan karib Saifullah Abdulgani, menceritakan bahwa, sebelumnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta arahan Kemendagri mengenai rencana penunjukkan KPA Pelaksana Kegiatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Kabupaten/Kota. dilanjutkannya, Kebijakan penunjukkan KPA, PPTK, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/kota, dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Alokasi Kabupaten/Kota (DOKA).
Landasannya, jelas Dermawan, sebagaimana dikutip SAG, merujuk pada Qanun No 10 Tahun 2016 tentang Perubahaan Kedua atas Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus, dan Pergub No 9 Tahun 2017 tentang Juknis Pengelolaan Tambahan Bagi Hasil Migas dan Otsus.
Pada Pasal 31 ayat (3) Pergub No 9 Tahun 2017 dinyatakan, dalam hal pengelolaan DOKA, kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat mengusulkan KPA dan PPTK dari kabupaten/kota, kata Dermawan lagi, sebagaimana dinukilkan SAG.
“Maksud baik Bapak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, tidak mendapat restu Kemendagri dan dinilai tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan,” kata SAG, menerangkan penyataan Sekda Aceh, Dermawan.
Alasan Kemendagri tak memperkenankan pelaksanaan DOKA oleh SKPD kabupaten/kota, jelas Dermawan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khusus pada Pasal 1 angka 18, Pasal 11 ayat (1), dan ayat (3).
Pasal 1 angka 18 PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan, KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan pada pasal 11 ayat (1) menyatakan pejabat PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku KPA/Pengguna Barang.
Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) menegaskan, penetapan kepala unit kerja pada SKPD berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Saat ditanyakan mengenai tentang langkah yang akanditempuh pasca-penolakan Kemendagri itu, Dermawan mengatakan, akan segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang jawaban Kemendagri tersebut di atas.
Kedua, meminta bantuan dan dukungan bupati/walikota segera menyerahkan dokumen pendukung kegiatan sumber DOKA melalui SKPA terkait, yakni dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Term of Reference (TOR) Kegiatan Swakelola, serta data dukung lainnya.
Ketiga, Gubernur Aceh segera mengangkat KPA, PPTK, PPK, dan Bendahara, dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), agar APBA tahun anggaran 2018 dapat segera direalisasikan.
“Ketiga langkah tersebut harus segera kami tindaklanjuti untuk percepatan realisasi APBA 2018, sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Sekda Dermawan yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) itu. (Saky/rilis)
