BANDA ACEH (popularitas.com) – Aceh sebagai daerah yang pernah dilanda konflik puluhan tahun dan berakhir dengan perjanjian damai terus menjadi rujukan bagi sebagian besar negara-negara di dunia. Perjalanan menempuh damai serta memecahkan persoalan bersama Indonesia pun memantik keingintahuan banyak pihak.
Hal tersebutlah yang disampaikan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar dalam temu ramah dengan Panglima Royal Thailand Army (RTA) atau Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong, di Balai Teuku Umar Kodam Iskandar Muda, di Banda Aceh, Selasa, 14 Januari 2020.
“Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar menawar antara GAM dengan RI. Apa yang bisa kita terima dari RI, dan apa yang bisa kita berikan sebaliknya kepada RI, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” kata Wali Nanggroe.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, didampingi Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko.
Informasi yang diterima dari Penerangan Kodam Iskandar Muda (IM) diketahui kedatangan Panglima RTA selama satu hari ke Aceh dalam rangka membahas suksesi perdamaian Aceh. Selain itu, Panglima RTA juga hadir ke Aceh untuk melakukan penandatanganan 4th Implementing Arrangement bersama Kasad Jendral TNI Andika Perkasa.
Penandatanganan 4th Implementing Arrangement tersebut merupakan kelanjutan kerja sama antara TNI AD dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand untuk periode 2020-2023.
Turut hadir pula pada pertemuan tersebut mantan Panglima GAM H. Muzakir Manaf (Mualem), Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, Sekda Aceh Taqwallah, serta sejumlah bupati dan Wali Kota seperti Roni Ahmad atau Abu Chiek (Bupati Pidie), Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya) dan Suaidi Yahya (Wali Kota Lhokseumawe).
Kepada Panglima RTA, Wali Nanggroe menyatakan bahwa perundingan GAM dengan RI sudah tercantum dalam MoU Helsinki, dan diturunkan ke dalam UUPA.
“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailand, karena mereka juga mempunyai masalah independent movement di Thailand Selatan yang belum selesai-selesai hingga sekarang,” kata Wali Nanggroe.
Menurut Malik Mahmud pemerintah harus bertindak sebagai regulator sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam proses menuju perdamaian. Dengan demikian perdamaian dapat senantiasa terpelihara, sebab tidak ada alasan rakyat untuk bertikai apabila tatanan kehidupan yang adil terjaga.
“Dan ada masukan-masukan lain yang bisa kita berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali.”
Wali Nanggroe menambahkan, sampai saat ini dirinya masih terus didatangi oleh delegasi negara-negara yang memilik masalah konflik bersenjata. Seperti Kolombia, Afghanistan, Myanmar, Philipina dan banyak negara-negara lainnya.* (RIL)
