LHOKSEUMAWE (popularitas.com) – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019 Rp 17,1 Triliun hingga awal Juni ini baru menyentuh angka 20,2 persen. Angka ini masih jauh dari target yaitu sebesar 30 persen. Begitupula dengan realisasi fisik juga masih berada di angka 20 persen, sedangkan target 35 persen.
Lambannya realisasi anggaran tersebut tentunya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, pengamat ekonomi, Wahyuddin Albra menilai wajar bila saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di angka 2 hingga 3 persen. Karena menurutnya pertumbuhan ekonomi Aceh sangat bertumpu pada besar kecilnya realisasi anggaran daerah.
“Yang harus diingat, serapan anggaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Aceh berbeda dengan daerah lain yang investasi sektor swastanya berjalan. Di Aceh hanya pengeluaran pemerintah yang bisa mendrive pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau melihat ekonomi Aceh tumbuh 2 atau 3%, itu sangat wajar,” terang Wahyuddin, di Lhokseumawe, Kamis,13 Juni 2019.
Ia menilai, secara umum keterlambatan ini bisa disebabkan banyak faktor. Di antaranya ada prinsip kehati-hatian yang sedang dijalankan oleh pelaksana tugas. Dia menduga kondisi tersebut imbas dari sejumlah kasus korupsi Aceh yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, beredar kabar, lembaga anti rasuah itu sedang memantau Aceh.
“Jangan takut dipantau KPK. Prinsip kehati-hatian perlu, tapi jangan berlebihan. Jalankan saja semua menurut aturan baik dalam proses pelelangan proyek maupun kegiatan-kegiatan lain. Yang penting sesuai aturan. Dulu masalahnya lambat ketuk palu, sekarang masalahnya ada di pelaksana anggaran dan timnya,” jelas mantan Dekan Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tersebut.
Menurutnya, angka target 30 persen sangat akumulatif. Mestinya ada sektor yang lebih dipacu penyerapan anggaran. Kecuali terkait proyek insfratruktur yang butuh serangkaian proses, mulai dari menyiapkan dokumen proses lelang, penetapan pelaksana hingga pelaksanaan kegiatan, dengan durasi waktu hingga tiga bulan.
Ia menyarankan, agar ke depan target tercapai, harus ada koordinasi pelaksana anggaran di semua lapisan pemerintah. Plt Gubernur juga harus berani menyampaikan ke SKPA, kepala badan maupun satuan kerja untuk memacu penyerapan anggaran. Bila mereka tidak mampu, Plt Gubernur Aceh diminta untuk mencari solusi.
Intinya, kata Wahyuddin, harus ada yang dievaluasi karena target belum tercapai. Apalagi setelah Lebaran ini, masuk kwartal ketiga. Menurut Wahyuddin ini akan lebih banyak serapan. Karena sebagian besar proses lelang sudah berjalan. Tinggal pelaksanaan proyek didahului oleh pencairan tahapan awalnya.
“Secara umum kita perlu khawatir dengan persentase serapan sampai Mei lalu. Tapi ingat biasanya akan terjadi lonjakan signifikan di kwartal ke 3 ini. Kita berharap jumlah uang yang beredar nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, walaupun saya juga melihat pertumbuhan ekonomi Aceh tahun ini juga akan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi rasa optimis harus ada selama pemerintah Aceh berani menjalankan kebijakan yang memihak ke rakyat,” pungkasnya.*(C-004)
