BIREUN (popularitas.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan beberapa Menteri dan Plt Gubernur Aceh untuk bertemu langsung dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, untuk menindaklanjuti rencana investasi di Aceh.
Sebagaimana pertemuannya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed beberapa waktu lalu, putra mahkota Abu Dhabi tersebut berkeinginan untuk berinvestasi di Aceh di bidang properti dan kepariwisataan.
Baca: Menko Luhut dan Plt Gubernur Bahas Tindak Lanjut Investasi UEA senilai 42 Triliun
Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri bersama tim dan Plt Gubernur untuk bertemu langsung dengan Mohammed bin Zayed, pada awal bulan Maret nanti.
“Saya perintahkan kementrian untuk siap kan tim berangkat pada awal Maret bersama dengan Gubernur dengan timnya untuk bertemu langsung dengan Syeh Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi,” ujar Jokowi, saat menghadiri Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Sabtu, 22 Februari 2020.
Baca: Plt Gubernur Aceh Targetkan Investasi Rp42 Triliun dari Uni Emirat Arab
Menurut Jokowi, ia sudah mendorong agar arus modal itu bisa masuk ke Aceh. Hal itu, sejalan dengan keinginan Mohammed bin Zayed untuk membawa investasi ke Aceh.
Namun, kata dia, ada persoalan yang ditanyakan oleh Mohammed bin Zayed terkait kondisi Aceh yang tidak bisa ia jawab secara detail. Sehingga, hal itu harus dijelaskan langsung oleh Pemerintah Aceh kepada Mohammad bin Zayed dalam pertemuan nanti.
“Karena beliau langsung yang ngomong kepada saya untuk membawa arus modal ke Aceh. Tapi meyakinkan orang itu tidak mudah. Saya sudah sampaikan ke pak Gub. Pak gub ada persoalan ini yang ditanyakan kepada saya. Saya tidak bisa menjawab secara detail jadi tolong nanti diberikan backup data penyampaian yang baik, presentasi yang baik agar mereka yakin,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menargetkan dana investasi dari Uni Emirat Arab sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun.
Hal itu diketahui setelah Uni Emirat Arab menyepakati rencana investasi USD22,89 miliar atau setara Rp314,9 triliun dengan Indonesia. Kesepakatan dicapai setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke negara itu. (DRA)
