HeadlineHukum

Jaksa Agung terbitkan aturan penyalahgunaan narkoba di rehabilitasi

Jaksa Agung RI, Burhanuddin, menerbitkan Pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominus litis jaksa.
Jaksa Agung terbitkan aturan penyalahgunaan narkoba di rehabilitasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Antara)

POPULARITAS.COM – Jaksa Agung RI, Burhanuddin, menerbitkan Pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominus litis jaksa.

Melalui pedoman yang diterbitkan dan berlaku tertanggal 1 November 2021, nantinya hal tersebut menjadi pedoman bagi jaksa dalam penuntutan kasus penyalahgunaan narkotika.

Dalam keterangannya, Jaksa Agung menjelaskan, maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.

Sementara, tujuan dari ditetapkannya pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi  penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara.

Dikatakan Jaksa Agung, latar belakang pedoman itu dikeluarkan, sebab memperhatikan sistem peradilan pidana penyalagunaan narkotika saat ini cenderung punitif, dan hal itu tercermin dari jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas.

Overcrowdingnya Lapas di Indonesia, sebagian besarnya merupakan narapidana tindak pidana narkotika.

“Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah saat ini,” kata Jaksa Agung.

Dijelaskannya lebih lanjut, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. 

Oleh karenanya diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Editor : Hendro Saky

Shares: