POPULARITAS.COM – Ketua Umum himpunan putra putri angakatan darat (Hipakad) Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, menilai, hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada OKP, Ormas dan organisasi mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam penanganan covid sudah tepat, dan tidak perlu dipermasalahkan.
Hal tersebut, disampaikannya kepada media ini, Sabtu, 23 Januari 2021, menyikapi banyaknya pandangan miring yang disuarakan pihak tertentu terkait dengan proses hibah tersebut.
Dikatakannya, secara aturan dan regulasi sistem keuangan, tentu saja hal tersebut telah melewati proses kajian yang komprehensif, dan begitu juga kajian aspek hukumnya. Jadi, katanya, jika ada pihak tertentu yang menyatakan hal tersebut melanggar aturan dan mekanisme, Ia menyarankannya untuk menempuh mekanisme yang berlaku.
Tentu saja, tambahnya, ketidaksetujuan tersebut, harus dibarengi dengan kajian hukum dan aturan. Sehingga, lanjutnya, jangan sikap menolak kemudian dilakukan dengan upaya provokasi dan membenturkan pemerintah dengam rakyat.
Lagipula, sebut Iqbal, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Aceh, murni digunakan untuk edukasi masyarakat dalam pencegahan penyebarluasan covid, juga kegiatan lain berupa pembagian sembako dan masker, serta alat cuci tangan kepada masyarakat dan warga.
Karnanya, anggapan miring yang dihembuskan selama ini, dana hibah itu, digunakan oleh pengurus untuk memperkaya diri, tentu saja pandangan tersebut sangat tidak tepat. Sebab, terang Iqbal Piyeung, sistem keuangan daerah mewajibkan para penerima hibah melaporkan setiap kegiatan dengan sistem dan aturan yang ketat.
“Jadi, bila ada yang mengatakan dana hibah itu dipakai pengurus, saya tantang untuk membuktikannya,” sergahnya.
Untuk itu, tukas Iqbal, pihaknya meminta kepada semua pihak, untuk melihat aspek pemberian hibah untuk penanganan covid secara jernih. Sebab, bagaimanapun, Ormas, OKP dan organisasi mahasiswa, adalah elemen rakyat yang harus dilibatkan secara bersama dalam perang melawan pandemi ini.
Lanjutnya, sebabnya, jika ada kelompok yang memandang miring proses hibah itu, mereka adalah manusia terkutuk. “Kan aneh manusia seperti itu, terangnya kemudian, pemerintah jalan sendiri, dikatakan tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat dilibatkan, disampaikan lagi pemerintah salah. Apa yang pantas kita sematkan bahasa kepada orang seperti itu, selain kata terkutuk, sesalnya,” tutupnya. [ril]
